Calon Wakil Gubernur Jawa Timur nomor urut 3, Gus Hans menyatakan legowo terhadap hasil Pilgub Jatim 2024 yang dikeluarkan oleh MK.
Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan menolak gugatan Risma-Gus Hans terkait hasil Pilgub Jatim 2024.
DPRD Jatim menyatakan mendukung rencana pemerintah yang akan melantik kepala daerah terpilih pada tanggal 20 Februari 2025
Pada tahun lalu, Baznas Jatim menghimpun sebanyak Rp 3 M yang bersumber dari ASN Pemprov dan beberapa pengusaha.
Misalnya, pada 2010 di mana MK menangani sengketa Pilkada Kotawaringin Barat dan menganulir pemenangnya
KPU Jatim menyerahkan urusan pelantikan kepala daerah terpilih kepada pemerintah.
Menurutnya, di dalam Baznas sendiri mengelola tiga rekening dan terpisah. Yakni untuk zakat, infaq dan shadaqah.
"Dibutuhkan panduan yang jelas agar study tour tidak berpotensi terjadi bencana," jelas politisi PKS tersebut.
Penerapan literasi keagamaan lintas budaya (LKLB) di lingkungan sekolah terus didorong agar dilakukan secara optimal melalui peran guru.
usulan raperda ini bermula keresahan atas maraknya praktik judi online dan pinjol yang berdampak luar biasa di tengah masyarakat.
Dedi menangkis anggapan bahwa proses pengisian Komisioner KPID Jatim politis alias berpotensi ada titipan
Dari 22 daerah di Jawa Timur, ada sejumlah kepala daerah terpilih yang merupakan kader internal PDIP.
DPD PDIP Jatim memberi atensi terhadap pelantikan tahap pertama hasil Pilkada serentak 2024, yang akan berlangsung pada 6 Februari 2025.
Komisi E DPRD Jatim menyambut baik Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 1 Tahun 2025 yang mengatur redistribusi dan mutasi ASN sektor pendidikan
Sebanyak 22 pasangan kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024 di Jawa Timur, akan dilantik pada pekan depan atau 6 Februari 2025.
Tujuannya, memastikan agar jumlah paslon peserta Pilpres 2029 bisa ideal artinya tidak terlalu sedikit dan tidak terlalu banyak
Keberadaan SHM di wilayah laut ini menimbulkan tanda tanya besar mengenai prosedur dan legalitas penerbitannya.
Golkar Jatim menyebut tak kekurangan stok kader yang layak untuk maju sebagai Ketua DPD provinsi periode mendatang.
Kalangan DPRD Jawa Timur menyoroti kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dinilai perlu dilakukan peningkatan.
Pemerintah Provinsi Jawa Timur hingga saat ini belum mendapat pemberitahuan resmi mengenai tanggal pelantikan kepala daerah tahap pertama