Fraksi Golkar DPRD Jatim Gulirkan Usulan Pembentukan Pansus untuk Evaluasi Kinerja BUMD

Ringkasan Berita:

• Fraksi Partai Golkar DPRD Jatim mendesak evaluasi menyeluruh terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemprov Jatim untuk meningkatkan kinerja dan pendapatan asli daerah (PAD).
• Fraksi Golkar mengusulkan pembentukan Pansus untuk memantau dan mengukur kinerja BUMD, serta menentukan langkah strategis untuk BUMD yang tidak produktif.
• BUMD di Jawa Timur dinilai belum sepenuhnya maksimal dalam memberikan kontribusi pada PAD.
• Pansus nantinya dapat merekomendasikan langkah-langkah strategis.

SURYA.co.id, SURABAYA - Fraksi Partai Golkar DPRD Jatim mendesak evaluasi menyeluruh terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemprov Jatim.

Bahkan, Fraksi Golkar mengusulkan agar dibentuk Panitia Khusus atau Pansus untuk memelototi dan mengukur kinerja perusahaan pelat merah ini.

Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPRD Jatim, M Hadi Setiawan, menjelaskan pihaknya ingin agar kinerja BUMD bisa optimal, terlebih ditengah menyusutnya dana transfer pusat ke provinsi Jawa Timur sekitar Rp 2 triliun lebih.

"Optimalisasi BUMD menjadi penting untuk mendulang pendapatan asli daerah atau PAD. Fraksi Partai Golkar mendorong evaluasi. Kalau memang dibutuhkan Pansus terkait masalah evaluasi BUMD, kami juga akan mendorong untuk dilakukan Pansus BUMD," kata Hadi ketika dikonfirmasi di Surabaya, Jumat (17/10/2025).

Belakangan ini DPRD Jatim memang mendorong agar Pemprov menggali berbagai potensi PAD.

Dorongan ini lantaran di tengah tantangan fiskal daerah.

Selain karena berkurangnya dana transfer pusat, pendapatan Jawa Timur dari sektor pajak kendaraan bermotor juga berkurang akibat perubahan regulasi.

Sementara BUMD diharapkan bisa menjadi sumber PAD yang optimal.

Berdasarkan data, Pemprov Jatim memiliki 7 BUMD dengan 51 persen saham Mayoritas dan 3 BUMD (Penyertaan) dengan saham Minoritas.

Namun dalam kacamata Fraksi Golkar, BUMD di Jawa Timur belum sepenuhnya maksimal.

Kalaupun menyumbang PAD, dinilai belum sepadan dengan penyertaan modal yang dikucurkan.

Menurut Hadi, ia dan seluruh anggota Fraksi Golkar DPRD Jatim menilai beberapa BUMD maupun anak perusahaannya, bahkan kembang kempis.

"Ibaratnya, hidup segan mati tak mau," jelas Hadi.

Kondisi ini dinilai butuh atensi lebih, sehingga evaluasi akan terus digaungkan oleh Fraksi Golkar.

Hadi menyebut, pihaknya juga akan menjalin komunikasi dengan 8 fraksi lainnya di DPRD Jatim perihal usulan pembentukan Pansus BUMD.