Ada Pemangkasan Dana dari Pusat, Dewan Minta Pemprov Jatim Lakukan Gebrakan untuk Kemandirian Fiskal

SURYA.co.id, SURABAYA - DPRD Jatim mendorong Pemprov Jatim melakukan berbagai gebrakan untuk kemandirian fiskal daerah pasca pemangkasan dana transfer pusat sekitar Rp 2,8 triliun.

Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Jatim, Pranaya Yudha Mahardika, menjelaskan dengan tantangan fiskal ini maka program prioritas tentu harus didahulukan.

Sementara berbagai kegiatan kedinasan di lingkungan Pemprov Jawa Timur perlu kembali dilakukan efisiensi.

Misalnya, anggaran makan dan minum dalam rapat-rapat di OPD sudah saatnya dipangkas.

Meski sederhana namun hal ini perlu untuk dilakukan.

"Itu sudah harus dibiasakan," kata Yudha saat dikonfirmasi dari Surabaya, Selasa (14/10/2025).

Meski demikian, Yudha menegaskan dalam kondisi ini tentu tidak bisa hanya berfokus pada urusan pemangkasan dana transfer pusat ini.

Sudah saatnya Pemprov Jatim terus menggali berbagai sektor potensial untuk meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD.

Dengan demikian, maka pemangkasan dana transfer pusat ini tidak berdampak terlalu dalam.

Yudha mengungkapkan, ada sejumlah cara yang perlu dilakukan dan pihaknya menyampaikan dua usulan utama untuk dilakukan Pemprov Jawa Timur, di antaranya adalah dari sektor cukai rokok. Sebab lebih dari 60 persen cukai hasil tembakau nasional berasal dari Jawa Timur.

Untuk mengoptimalkan hal ini, Fraksi Golkar mendorong agar Pemprov meminimalisasi peredaran rokok ilegal dan meminta pemerintah pusat untuk menerbitkan regulasi terkait pengenaan pungutan pajak rokok melalui pita cukai Sigaret Kretek Mesin (SKM) golongan 3.

Menurut Yudha, pihaknya sudah menghitung potensi ini.

Jika dimaksimalkan betul maka pendapatan Jawa Timur dari Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau dari pemerintah pusat bisa naik Rp 1,5 Triliun.

"Ini sektor potensial untuk meningkatkan PAD," ungkap Yudha.

Usulan ini sudah disampaikan Fraksi Golkar dalam beberapa kali rapat di dewan.