Miseri Effendy: Jaga Kualitas Infrastruktur Butuh Tanggung Jawab Bersama

Ringkasan Berita:

• Anggota Komisi D DPRD Jatim, Miseri Effendy: Jaga kualitas infrastruktur butuh peran kolektif, bukan hanya tanggung jawab pemerintah.
• Masyarakat bisa ikut awasi infrastruktur lewat reses dan kunjungan dapil anggota dewan.
• Jalan desa dan kabupaten perlu dukungan pemerintah pusat dan provinsi, karena fiskal daerah terbatas.

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Anggota Komisi D DPRD Jawa Timur (Jatim), Miseri Effendy, menegaskan bahwa menjaga kualitas infrastruktur publik tidak bisa dilakukan secara parsial. Seluruh pihak, mulai dari pemerintah hingga masyarakat, harus terlibat aktif dalam proses pembangunan hingga pengawasan.

Hal itu disampaikan Miseri dalam Podcast Gebrakan Wakil Rakyat DPRD Jatim yang digelar di Ponorogo dan dipandu Pemimpin Redaksi TribunJatim Network, Tri Mulyono, Jumat (17/10/2025).

"Jangan sampai kita membangun yang mahal, tetapi usia bangunannya tidak sesuai harapan. Baru beberapa bulan sudah rusak," kata Miseri.

Infrastruktur Perlu Diawasi Bersama

Miseri menekankan pentingnya pengawasan kolektif mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pemeliharaan. 

Ia menyebut, masyarakat bisa ikut terlibat melalui forum-forum resmi seperti reses anggota dewan, di mana aspirasi terkait kebutuhan infrastruktur bisa disampaikan langsung.

Setiap tahun, anggota DPRD memiliki jatah tiga kali reses, yang menjadi sarana menyerap aspirasi masyarakat di daerah pemilihan (dapil) masing-masing. 

Selain itu, kunjungan dapil juga menjadi media penting untuk mendengar keluhan warga.

Jalan Kabupaten dan Desa Perlu Dukungan

Saat turun ke Dapil Jatim IX, Miseri banyak menerima keluhan masyarakat terkait kondisi jalan rusak, khususnya jalan kabupaten dan jalan desa. 

Ia memahami hal tersebut, karena keterbatasan anggaran di tingkat kabupaten/kota.

"Kalau jalan-jalan provinsi saya kira sudah mantap, 80 persen bagus. Tapi jalan kabupaten dan desa masih perlu dukungan dari provinsi dan pusat," jelas politisi Partai Demokrat itu.

Menurutn Miseri, perbaikan infrastruktur di daerah-daerah dengan fiskal lemah harus menjadi perhatian pemerintah pusat maupun provinsi, agar pembangunan berjalan merata dan berkelanjutan.