Raperda Penanggulangan Bencana, Fraksi PDIP DPRD Jatim: Butuh Sinergi Seluruh Pihak

SURYA.co.id, SURABAYA - DPRD Jatim melakukan rapat paripurna beragenda Pemandangan Umum Fraksi atas Raperda tentang Perubahan atas Perda Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana, Senin (13/10/2025).

DPRD Jatim berharap dengan adanya Perda ini penanggulangan bencana di Jawa Timur dapat semakin optimal.

Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim memberikan rekomendasi agar partisipasi stakeholder terus dilakukan, guna memastikan kolaborasi terjalin tidak hanya pada saat bencana namun juga upaya pengurangan risiko dan edukasi publik.

Baca juga: DPRD Jatim Ajak Masyarakat Refleksikan Perjalanan 80 Tahun Jawa Timur

"Kami mengusulkan agar Pemprov membentuk Forum Penanggulangan Bencana Daerah (FPBD) yang beranggotakan unsur pemerintah, masyarakat, akademisi, dunia usaha dan media," kata Juru Bicara Fraksi PDIP DPRD Jatim, Martin Hamonangan.

Rapat ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Jatim Deni Wicaksono dan turut dihadiri jajaran pimpinan dewan.

Selain itu, Wakil Gubernur dan jajaran OPD Pemprov Jawa Timur turut hadir dalam rapat paripurna ini.

Dalam laporan tersebut, Martin menilai Forum Penanggulangan Bencana Daerah atau FPBD sangat penting.

Fungsinya sebagai wadah komunikasi permanen yang mengintegrasikan peran pentahelix dalam mitigasi, kesiapsiagaan, hingga rehabilitasi pasca bencana.

Keberadaan forum ini dinilai juga akan memperkuat jaringan sosial dan memastikan kolaborasi tidak berhenti pada saat bencana, tetapi berlanjut dalam upaya pengurangan risiko dan edukasi publik.

Selain itu, rekomendasi lain yang disampaikan adalah terkait aspek bidang pendidikan dan riset kebencanaan.

Fraksi PDIP memberikan rekomendasi agar Pemprov mengalokasikan dana riset kebencanaan dalam APBD, serta mengembangkan kurikulum lokal yang menanamkan kesadaran mitigasi sejak pendidikan dasar.

"Kolaborasi antara BPBD, perguruan tinggi dan lembaga penelitian perlu diarahkan pada pengembangan teknologi peringatan dini, model mitigasi berbasis masyarakat dan sistem data risiko terpadu yang dapat diakses lintas sektor," jelas Martin.

Dalam Pemandangan Umum Fraksi PAN, juga ditekankan pentingnya pendidikan, pelatihan keterampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam proses belajar mengajar, pelatihan kerja dan pengembangan kompetensi.

Juru Bicara Fraksi PAN DPRD Jatim Suli Da'im mengungkapkan, kebencanaan merupakan masalah keselamatan sebagai hal yang paling penting.

Untuk itu setiap warga negara perlu mempunyai kesiapan sehingga edukasi kebencanaan mestinya menjadi internalisasi pada diri setiap warga negara.