Sosok Muhidin Gubernur Kalsel yang Sindir Menkeu Purbaya 'Koboi Salah Tembak' Soal Dana Triliunan

Pada tahun 2015, dia menjadi calon Gubernur Kalimantan Selatan bersama dari Gusti Farid Hasan Aman melalui jalur Independen.

Namun, dia kalah dengan pasangan pasangan calon nomor urut 2, Sahbirin Noor dan Rudy Resnawan yang unggul 41,06 persen atau 732.320 suara dengan perolehan suaranya dengan perolehan 40,38 persen atau 720.248 suara. Kedua perolehan ini menungguli pasangan Zairullah Azhar dan H. M. Safi`i sebesar 18,56 persen atau 330.970 suara.

Pada tahun 2018, Muhidin menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional Kalimantan Selatan. Namun, ia direncanakan dicopot dari posisinya karena menyatakan dukungan untuk pasangan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin dalam Pemilihan umum Presiden Indonesia 2019.

Ia terpilih kembali menjabat posisi yang sama pada periode 2020–2025 pada tahun 2021.[

Ia kembali mengikuti pilkada pada Pemilihan umum Gubernur Kalimantan Selatan 2020 sebagai calon Wakil Gubernur mendampingi Sahbirin Noor. Pada saat itu, menurut Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, ia merupakan calon kandidat terkaya dalam pemilihan ini.[2] Mereka mengalahkan lawannya dengan perolehan 871.123 suara yang mengungguli pasangan Denny Indrayana dan Difriadi Darjat yang meraih total suara 831.178.

Sebelumnya, karena cuti kampanye, ia digantikan oleh Roy Rizali Anwar yang menjabat sementara sebagai Pelaksana Harian Gubernur Kalimantan Selatan mulai 13 November 2024 sampai 23 November 2024. Sejak 13 November 2024, ia menggantikan Sahbirin yang mengundurkan diri sebagai pelaksana tugas sebelum dinyatakan sebagai gubernur definitif pada 16 Desember.

Kemudian, ia maju dalam Pemilihan umum Gubernur Kalimantan Selatan 2024 bersama dengan Hasnuryadi Sulaiman.

Mereka didukung oleh Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Demokrat, Partai Persatuan Indonesia (Perindo), dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).[11] Pasangan ini berhasil memenangkan pemilu dengan perolehan 82,4 persen suara mengungguli pasangan Raudhatul Jannah dan Akhmad Rozanie yang hanya meraih 17,6 persen suara.[12] Ia dilantik pada 20 Februari 2025 untuk masa jabatan 2025–2030.

Sebagai penulis, saya melihat reaksi Gubernur Muhidin bukan sekadar bentuk pembelaan diri, melainkan ekspresi seorang pemimpin yang ingin menjaga marwah daerahnya.

Dalam konteks komunikasi publik, ketepatan data menjadi hal krusial sebelum pernyataan resmi dikeluarkan.

Kesalahan narasi, apalagi dari pejabat tinggi, dapat menimbulkan kegaduhan yang tidak perlu. 

Apa yang dilakukan Muhidin menunjukkan pentingnya transparansi dalam mengelola kas daerah tanpa harus terburu-buru dihakimi.

Kasus ini juga membuka ruang diskusi tentang bagaimana pemerintah daerah mengoptimalkan dana publik secara produktif. Jika dikelola dengan baik, deposito kas daerah bisa menjadi sumber pemasukan tambahan yang signifikan.

Namun, ke depan, koordinasi lintas kementerian dan daerah perlu diperkuat agar kepercayaan publik tidak mudah goyah oleh salah tafsir angka.

>>>Update berita terkini di Googlenews Surya.co.id