Sosok Muhidin Gubernur Kalsel yang Sindir Menkeu Purbaya 'Koboi Salah Tembak' Soal Dana Triliunan

SURYA.co.id - Inilah sosok Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, yang viral sindir Menkeu Purbaya dengan menyebut Koboi salah tembak.

Sore itu, hawa panas menyelimuti Banjarbaru ketika Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, keluar dari gedung Bank Kalsel pada Selasa (28/10/2025).

Langkahnya mantap, suaranya tegas, dan ekspresinya menunjukkan keteguhan hati.

Kunjungan mendadak tersebut bukan tanpa alasan, lembaga keuangan daerah itu sedang menjadi sorotan nasional akibat pernyataan yang memicu polemik.

Isu bermula dari pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menyebut ada dana Rp5,165 triliun “mengendap” di rekening perbankan daerah Kalimantan Selatan.

Bagi Muhidin, tuduhan tersebut tidak hanya tidak akurat, tetapi juga merugikan citra pemerintah provinsi yang ia pimpin.

Tanpa menunggu waktu lama, Muhidin langsung menyampaikan bantahan terbuka di hadapan wartawan.

Dengan suara bergetar namun tetap terkendali, ia menegaskan,

“Perkataan dari Menteri Keuangan bahwa pengendapan uang ini tidak benar. Jadi artinya, jangan sampai koboy salah tembak,” ujarnya menahan kesal, melansir dari Banjarmasinpost.

Kalimat “jangan sampai koboy salah tembak” sontak menjadi tajuk utama di berbagai media.

Muhidin menilai, pernyataan sepihak dari pejabat setingkat menteri seharusnya tidak dilontarkan tanpa klarifikasi resmi.

Apalagi, nominal yang disebut mencapai triliunan rupiah dan mudah menimbulkan persepsi negatif di mata publik.

Gubernur Kalsel kemudian menjelaskan bahwa dana yang dimaksud sebenarnya merupakan kas daerah milik Pemprov Kalimantan Selatan.

Nilainya mencapai sekitar Rp4,7 triliun, namun bukan uang “mengendap”, melainkan anggaran yang sedang menunggu jadwal realisasi belanja.

“Itu uang sementara yang belum kita realisasikan untuk belanja, jadi kita taruh di bank. Rp3,9 triliun itu kita depositokan,” terang Muhidin.

Ia menambahkan, penempatan dana di deposito justru menjadi bagian dari strategi pengelolaan kas yang aman dan produktif.

Dari kebijakan tersebut, Pemprov Kalsel mendapatkan bunga sebesar 6,5 persen per tahun, sekitar Rp21 miliar setiap bulan, yang seluruhnya kembali masuk ke kas daerah.

“Bayangkan kalau disimpan lima bulan saja, hasilnya bisa lebih dari Rp100 miliar. Ini keuntungan daerah, bukan dana mengendap,” tegasnya.

Data per 30 September 2025 menunjukkan nilai deposito di Bank Kalsel masih utuh Rp3,9 triliun.

Hingga 28 Oktober 2025, Pemprov Kalsel telah menarik Rp268 miliar untuk keperluan belanja daerah, dengan sisa kas Rp4,477 triliun tanpa mengurangi nilai pokok deposito.

Muhidin memastikan, seluruh dana tersebut akan direalisasikan sepenuhnya sebelum akhir tahun anggaran.

“Desember kita pastikan semua uangnya direalisasikan untuk belanja,” katanya menutup.

Nada kecewa tak bisa ia sembunyikan. Menurutnya, pernyataan Menkeu Purbaya yang dianggap terburu-buru telah menimbulkan kegaduhan publik.

“Pak Menteri ini mengeluarkan statemen terlalu cepat dan terburu-buru, sehingga mengakibatkan kekacauan. Masyarakat jadi bertanggapan liar, padahal ini menguntungkan pemerintah provinsi,” ungkapnya.

Pemprov Kalsel juga telah mengirimkan klarifikasi resmi ke Kemendagri untuk meluruskan kesalahpahaman tersebut.

Sosok Muhidin

Muhidin lahir 6 Mei 1958.

Ia adalah politikus Indonesia dari Partai Amanat Nasional (PAN), yang saat ini menjabat sebagai Gubernur Kalimantan Selatan sejak 16 Desember 2024.

Sebelumnya, ia merupakan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan periode 2021–2024 dan Wali Kota Banjarmasin periode 2010–2015.

Ia pernah menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapin dari Partai Bintang Reformasi dari tahun 2004 hingga 2009. Setelah periodenya habis, dia menjabat kembali sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (DPRD Provinsi Kalsel) dari tahun 2009 hingga 2014 dengan partai yang sama.[2] Sebelum habis jabatan, dia mengundurkan diri dan menjabat sebagai Wali Kota Banjarmasin periode 2010–2015 berpasangan dengan Irwan Anshari.[3]

Pada tahun 2015, dia menjadi calon Gubernur Kalimantan Selatan bersama dari Gusti Farid Hasan Aman melalui jalur Independen.

Namun, dia kalah dengan pasangan pasangan calon nomor urut 2, Sahbirin Noor dan Rudy Resnawan yang unggul 41,06 persen atau 732.320 suara dengan perolehan suaranya dengan perolehan 40,38 persen atau 720.248 suara. Kedua perolehan ini menungguli pasangan Zairullah Azhar dan H. M. Safi`i sebesar 18,56 persen atau 330.970 suara.

Pada tahun 2018, Muhidin menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional Kalimantan Selatan. Namun, ia direncanakan dicopot dari posisinya karena menyatakan dukungan untuk pasangan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin dalam Pemilihan umum Presiden Indonesia 2019.

Ia terpilih kembali menjabat posisi yang sama pada periode 2020–2025 pada tahun 2021.[

Ia kembali mengikuti pilkada pada Pemilihan umum Gubernur Kalimantan Selatan 2020 sebagai calon Wakil Gubernur mendampingi Sahbirin Noor. Pada saat itu, menurut Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, ia merupakan calon kandidat terkaya dalam pemilihan ini.[2] Mereka mengalahkan lawannya dengan perolehan 871.123 suara yang mengungguli pasangan Denny Indrayana dan Difriadi Darjat yang meraih total suara 831.178.

Sebelumnya, karena cuti kampanye, ia digantikan oleh Roy Rizali Anwar yang menjabat sementara sebagai Pelaksana Harian Gubernur Kalimantan Selatan mulai 13 November 2024 sampai 23 November 2024. Sejak 13 November 2024, ia menggantikan Sahbirin yang mengundurkan diri sebagai pelaksana tugas sebelum dinyatakan sebagai gubernur definitif pada 16 Desember.

Kemudian, ia maju dalam Pemilihan umum Gubernur Kalimantan Selatan 2024 bersama dengan Hasnuryadi Sulaiman.

Mereka didukung oleh Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Demokrat, Partai Persatuan Indonesia (Perindo), dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).[11] Pasangan ini berhasil memenangkan pemilu dengan perolehan 82,4 persen suara mengungguli pasangan Raudhatul Jannah dan Akhmad Rozanie yang hanya meraih 17,6 persen suara.[12] Ia dilantik pada 20 Februari 2025 untuk masa jabatan 2025–2030.

Sebagai penulis, saya melihat reaksi Gubernur Muhidin bukan sekadar bentuk pembelaan diri, melainkan ekspresi seorang pemimpin yang ingin menjaga marwah daerahnya.

Dalam konteks komunikasi publik, ketepatan data menjadi hal krusial sebelum pernyataan resmi dikeluarkan.

Kesalahan narasi, apalagi dari pejabat tinggi, dapat menimbulkan kegaduhan yang tidak perlu. 

Apa yang dilakukan Muhidin menunjukkan pentingnya transparansi dalam mengelola kas daerah tanpa harus terburu-buru dihakimi.

Kasus ini juga membuka ruang diskusi tentang bagaimana pemerintah daerah mengoptimalkan dana publik secara produktif. Jika dikelola dengan baik, deposito kas daerah bisa menjadi sumber pemasukan tambahan yang signifikan.

Namun, ke depan, koordinasi lintas kementerian dan daerah perlu diperkuat agar kepercayaan publik tidak mudah goyah oleh salah tafsir angka.

>>>Update berita terkini di Googlenews Surya.co.id