Jurus Kopdes Merah Putih Sidoarjo, Andalkan Kearifan Lokal Kolaborasi Dengan Semua Pihak

Memetakan mana-mana desa yang punya lahan di desanya untuk bisa digunakan sebagai keperluan KDKMP.

“Tanah milik desa yang luasnya minimal seribu meter persegi. Nanti dibangunkan oleh PT Agrinas, yang sudah bekerjasama dengan pemerintah pusat untuk membangun. Sehingga KDKMP bisa punya kantor, gerai, atau gudang untuk keperluan usahanya,” ungkap Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Mohamad Edi Kurniadi.

Sejauh ini, tercatat sudah ada lima desa yang siap dibangunkan. Salah satunya di Desa Bangah, Kecamatan Gedangan, Sidoarjo.

Di sana lahannya sudah siap, bahkan sudah mulai pondasi untuk keperluan pendirian bangunan kantor dan gerai KDKMP desa setempat.  

Kemudian akan disusul oleh desa-desa lain yang sudah memiliki lahan.

 “Harapannya, pada Maret tahun depan, di desa-desa yang sudah punya lahan bisa terbangun. Kami bersama Kodim 0816 Sidoarjo terus melakukan inventarisir ke desa-desa,” ungkap Edi.

Di sisi lain, dinas juga disebutnya terus melakukan pembinaan terhadap para pengurus koperasi desa. Termasuk memberi pengetahuan dalam membuat bisnis plan, penyesuaian program kerja dan usaha dengan potensi di desanya, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan program pemerintah pusat tersebut.

Dalam pembinaan yang terus dijalankan, pemerintah juga mengingatkan agar pengurus koperasi diutamakan kalangan muda. Terutama yang sarjana. Tujuannya supaya lebih tajam dan maju.

“Tapi yang lebih penting, pengelolanya harus punya jiwa bisnis,” tandasnya.

Apalagi, dalam pengelolaan koperasi juga sudah menggunakan sistem digital. Yakni Simkopdes (sistem informasi manajemen koperasi desa/kelurahan merah putih), sebuah platform digital yang untuk mendukung tata kelola koperasi. Mulai data anggota, sistem kerja, bisnis plan, proposal pengajuan pinjaman, dan sebagainya menjadi satu dalam sistem tersebut.

“Termasuk pengajuan ke BRI itu juga harus lewat sistem ini. Jika disetujui pengajuannya, uangnya tidak disalurkan ke koperasi langsung. Tapi sesuai proposal bisnisnya. Misalnya beli minyak dan beras ke Bulog, uang dari bank dikirim ke Bulog, kemudian Bulog mengirim barang ke koperasi,” urai Edi.

Dengan begitu, pengelola koperasi tidak bisa main-main. Dan tidak ada manipulasi dalam proses keuangan terkait pengelolaan koperasi.

Dalam pendampingan yang dilakukan, masih kata dia, pemerintah juga terus memberi motivasi, pencerahan, dan pemahaan. Bahwa bukan orang lain yang bisa membesarkan koperasi, tapi anggotanya sendirilah yang membesarkan koperasi. Dan kunci utamanya, harus punya jiwa entrepreneur.

“Ketika nanti sudah menjadi lebih besar, tentu pemasarannya juga butuh lebih luas. Dan pemerintah tentu akan memfasilitasi dan membantu pemasarannya,” lanjutnya.

Sejauh ini, Edi menyebut bahwa produk unggulan atau usaha utama koperasi desa harus menyesuaikan potensi di desanya masing-masing. Sehingga, secara keseluruhan tidak ada produk unggulan untuk koperasi di Kabupaten Sidoarjo.