5 Fakta Pengunjung Makan Seafood Habis Rp 16 Juta, Pedagang Sebut Bahannya Kualitas Ekspor

Ringkasan Berita:

• Rombongan wisatawan di Labuan Bajo kaget menerima tagihan makan seafood sebesar Rp16 juta.
• Ketua Umum ASTINDO, Pauline Suharno, menilai harga terlalu tinggi dan nota tidak transparan.
• Pedagang berinisial Y membantah tuduhan “getok harga” dan mengklaim semua harga sudah disepakati.
• Harga tinggi disebabkan pilihan seafood premium seperti ikan ekspor, lobster, dan kepiting besar.

SURYA.co.id - Rombongan wisatawan domestik dibuat kaget saat makan malam di kawasan kuliner Kampung Ujung, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur.

Usai menyantap aneka seafood, mereka menerima tagihan fantastis senilai Rp16 juta, termasuk pajak 10 persen.

Kejadian ini langsung viral karena dianggap mencoreng citra Labuan Bajo sebagai destinasi wisata unggulan Indonesia.

Pihak travel yang memimpin rombongan menilai harga tersebut tidak masuk akal dan mempertanyakan transparansi nota pembayaran yang hanya ditulis tangan.

Namun, pedagang setempat membantah tuduhan “getok harga” dan menegaskan semua harga sudah dijelaskan sejak awal pemesanan.

Berikut rangkuman faktanya melansir dari Tribun Jateng dan Kompas.com.

1. Tagihan Fantastis yang Bikin Syok

Sebuah rombongan wisatawan domestik mendadak heboh setelah menikmati makan malam di kawasan kuliner Kampung Ujung, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur.

Usai menyantap aneka seafood, mereka dikejutkan dengan total tagihan mencapai Rp16 juta, sudah termasuk PPN 10 persen.

Yang membuat mereka makin kaget, nota pembayaran ditulis secara manual, bukan menggunakan mesin kasir resmi.

Dari situlah muncul dugaan adanya “getok harga” atau penetapan harga yang dianggap tidak wajar.

Insiden ini terjadi pada Minggu malam, 26 Oktober 2025, dan langsung viral karena dianggap mencoreng citra destinasi wisata premium seperti Labuan Bajo.

2. Kekecewaan dari Pihak Travel

Ketua Umum ASTINDO, Pauline Suharno, ikut menyoroti kasus ini.

Ia mengaku kecewa dan menilai kejadian tersebut sebagai pengalaman yang tidak seharusnya dialami wisatawan.

“Kami minta dihitung ulang, dan akhirnya turun jadi Rp11 juta. Tapi tetap saja ini contoh yang tidak baik,” ujar Pauline di Labuan Bajo, dikutip dari Tribun Jateng.

Pauline juga menyayangkan penggunaan nota manual.

“Kami ini taat pajak, tapi mau tahu uang pajak itu benar-benar disetor atau tidak,” ujarnya.

Ia menilai, wisatawan domestik seharusnya tidak disamakan dengan turis mancanegara dalam hal penetapan harga.

“Kami ini turis domestik, mestinya ada perlakuan berbeda,” tambahnya.

Selain itu, Pauline menegaskan pedagang seharusnya memberikan informasi harga secara transparan sebelum pesanan diolah.

3. Pedagang Membantah Ada “Getok Harga”

Pernyataan Pauline segera ditanggapi oleh salah satu pedagang berinisial Y, yang diwawancarai pada Kamis, 30 Oktober 2025, oleh Kompas.com.

“Apa yang disampaikan itu tidak benar. Faktanya tidak seperti itu. Tidak benar tuduhan itu. Semuanya sudah dijelaskan di awal,” tegas Y.

Menurut Y, semua harga sudah disampaikan dengan jelas kepada pihak yang memesan.

Ia menuturkan bahwa awalnya ada seorang pria datang memesan makanan untuk 18 orang, yang kemudian bertambah menjadi 26 orang.

“Saat itu dia buka HP dan pesan ikan, kepiting, dan udang. Lalu saya tanya, mau pesan ikan apa pak? Apakah ikan ekspor atau lokal. Soalnya beda harga,” katanya.

4. Rincian Harga yang Dipersoalkan

Pedagang Y menjelaskan bahwa pembeli memilih ikan ekspor, lobster, dan kepiting dari akuarium, yang tentu harganya lebih tinggi.

“Harga kepiting akuarium Rp350 ribu per kilogram, ikan ekspor Rp300 ribu per kilogram, dan lobster Rp700 ribu per kilogram,” jelasnya.

Saat total dihitung, rombongan wisata kaget karena jumlahnya mencapai Rp15,8 juta termasuk PPN 10 persen. Namun, menurut Y, pihak rombongan meminta diskon dan akhirnya membayar Rp14,3 juta.

“Tidak benar kalau mereka hanya bayar Rp11 juta, dan itu katanya setelah mereka protes dan hitung ulang. Seolah-olah saya berbohong,” ujarnya sambil menunjukkan bukti transfer.

Y juga menjelaskan bahwa nota manual digunakan karena seluruh pedagang di Kampung Ujung memang belum mendapat mesin pencatat pajak dari Dinas Pendapatan Daerah.

“Dinas terkait mengatakan, mereka sementara berusaha untuk pengadaan mesin. Bukan kami yang tidak mau,” kata Y.

5. Respons dan Pelajaran untuk Wisatawan

Y menambahkan, pihaknya selalu berupaya melayani dengan baik meski terkadang pesanan datang berulang dan jumlah pengunjung bertambah banyak.

“Apalagi yang datang 26 orang dan berapa kali pesan tambahan,” imbuhnya.

Kasus ini menjadi pembelajaran penting bagi pelaku wisata dan pengunjung: transparansi harga, komunikasi yang jelas, dan bukti transaksi resmi adalah hal krusial agar tidak muncul kesalahpahaman di kemudian hari.

Sebagai penulis, saya menilai insiden ini mencerminkan tantangan klasik di sektor wisata kuliner: kurangnya komunikasi dan sistem harga yang belum transparan.

Kejadian semacam ini mudah viral karena menyentuh dua hal sensitif, kepercayaan dan uang.

Namun, jika ditelusuri lebih dalam, masalahnya tidak hanya pada nominal tagihan, tetapi juga pada absennya sistem digitalisasi transaksi dan edukasi harga untuk wisatawan.

Pedagang lokal perlu didukung agar memiliki alat pencatat pajak resmi, sementara wisatawan juga mesti proaktif bertanya sebelum memesan.

Ketika kedua pihak memahami hak dan kewajibannya, kejadian seperti ini bisa dihindari. Labuan Bajo sebagai destinasi super prioritas selayaknya menjadi contoh wisata jujur dan profesional.

Karena itu, transparansi harga bukan sekadar etika, melainkan investasi untuk kepercayaan jangka panjang.

>>>Update berita terkini di Googlenews Surya.co.id