Imbas Gebrakan Menkeu Purbaya Tutup Akses Impor Baju Bekas, Bursa Thrifting Terbesar Sulbar Terancam

"Saya nggak akan ke pasarnya, saya cuma di pelabuhan aja. Nanti otomatis kalau itunya (suplainya) kurang, kan suplainya kurang, dia juga kurang. Tapi nanti akan saya lihat seperti apa," ujar Menkeu Purbaya di Menara Bank Mega, Senin (27/10/2025).

"Jadi kan bea cukai nanti kalau di lapangan, mungkin yang baru Menteri Perdagangan. Tapi yang saya jaga di bea cukai tang di port-port masuk, saya fokus di alat-alat yang saya kuasai bea cukai, pajak dan lain-lain," sambungnya.

Menkeu Purbaya menegaskan, dengan pengawasan ketat di pintu masuk pelabuhan, suplai barang impor ilegal akan semakin berkurang.

Hal ini diharapkan bisa menghidupkan kembali industri domestik yang selama ini kalah bersaing dengan produk impor murah.

"Harusnya sih pelan-pelan kan suplainya habis kan kalau suplainya dicekik kan pasti akan beralih ke barang-barang lain. Saya harapkan mereka belanjanya dari produk-produk dalam negeri nanti UMKM kita lah," tegas dia.

Purbaya juga menegaskan, Bea Cukai menjadi garda utama pengawasan di pelabuhan.

Kementerian Keuangan juga akan terus memantau arus impor dan menindak tegas pihak-pihak yang kedapatan memasukkan barang secara ilegal.

"Nama-namanya saya udah punya sih, siapa yang tukang yang biasa tukang impor segala macam. Saya harapkan mereka mulai hentikan itu. Karena ke depan kita akan tindak, sekarang pun di lapangan kita periksa terus dari waktu ke waktu. Kalau tertangkap ya nggak bisa kayak dulu lagi," kata Purbaya.

Sebagai penulis, saya melihat dilema ini tidak sederhana. Di satu sisi, langkah pemerintah melindungi industri dalam negeri patut diapresiasi.

Namun di sisi lain, ribuan pedagang kecil di daerah seperti Polewali Mandar juga perlu diperhatikan. 

Mereka bukan pelaku utama impor, melainkan mata rantai terakhir yang bertahan hidup dari ekonomi sirkular. Kebijakan tanpa solusi transisi bisa menimbulkan gejolak sosial baru.

Pemerintah perlu memikirkan pendekatan yang lebih humanis, misalnya dengan program pelatihan usaha baru atau kemitraan dengan produsen lokal.

Pakaian bekas mungkin dilarang, tetapi semangat bertahan hidup rakyat kecil tidak boleh ikut “dibekukan” oleh aturan.

>>>Update berita terkini di Googlenews Surya.co.id