Beda Pramono Anung dan Bobby Nasution Tanggapi Kebijakan Menkeu Purbaya Pangkas Dana Transfer Daerah

SURYA.CO.ID - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung berbeda dengan Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution saat menanggapi kebijakan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memangkas dana transfer ke daerah (TKD) 2026. 

Diketahui, dana transfer untuk Pemprov Sumut tahun 2025 dipotong Rp 1,1 triliun, dari total lebih dari Rp 5,5 triliun.

Dengan pemangkasan Rp 1,1 triliun, maka alokasi dana transfer tahun 2026 diperkirakan tinggal sekitar Rp 4,4 triliun.

Sementara DKI Jakarta mengalami pengurangan dana transfer ke daerah atau Dana Bagi Hasil (DBH)  sebesar Rp 15 triliun.

Meski begitu, Pramono Anung mengaku tidak keberatan dengan kebijakan pemerintah pusat itu. 

Baca juga: Rekam Jejak 18 Gubernur yang Protes ke Menkeu Purbaya soal Pemotongan TKD, Ada Ahmad Luthfi

Bahkan saat pertemuan dengan Menkeu Purbaya di Balai Kota, Selasa (7/9/2025), Pramono tidak memprotes pemotongan itu. 

Dalam pertemuan dengan Purbaya, Pramono tidak memprotes kebijakan itu. 

Pramono bahkan bertekad akan mengikuti langkah fiskal yang sudah ditetapkan pemerintah pusat. 

"Jakarta betul-betul ingin menyelaraskan kebijakan fiskal yang telah diambil oleh pemerintah pusat dalam hal ini, terutama pemotongan DBH. Pemerintah Jakarta sama sekali tidak akan argue terhadap itu," ucap Pramono, Selasa.

Pramono menjelaskan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) turun menjadi Rp 79 triliun usai DBH dipangkas sekitar Rp 15 triliun.

Pramono meyakini kebijakan yang ditetapkan pemerintah pusat itu, sudah melalui pertimbangan yang matang.

"Kami tahu pasti langkah yang diambil oleh pemerintah pusat sudah dipikirkan secara matang, dan kami mengikuti sepenuhnya. Termasuk penyesuaian untuk dana bagi hasil," lanjut Pramono.

Dalam wawancara sebelumnya, Pramono bertekat akan melakukan efisiensi di sejumlah pos, mulai dari perjalanan dinas hingga konsumsi makan dan minum di Balai Kota Jakarta. 

“Yang jelas hal-hal efisiensi yang dilakukan yang berkaitan misalnya perjalanan dinas, kemudian anggaran-anggaran yang belanja yang bukan menjadi prioritas utama. Kemudian juga hal-hal yang berkaitan dengan makan, minum, dan sebagainya. Jadi memang efisiensi akan dilakukan juga di balai kota,” ungkap Pramono di Balai Kota Jakarta, Senin (6/10/2025). 

“Untuk itu harus ada realokasi, efisiensi, dan juga stressing pada hal-hal yang tidak boleh dikurangkan,” kata Pramono.