Berita Viral

Beda Pramono Anung dan Bobby Nasution Tanggapi Kebijakan Menkeu Purbaya Pangkas Dana Transfer Daerah

Pramono Anung berbeda dengan Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution saat menanggapi kebijakan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa.

Editor: Musahadah
kolase tribunnews/kompas.com
PANGKAS - Gubernur DKi Jakarta Pramono Anung berbeda dengan Gubernur Sumut Bobby Nasiution saat menanggapi pemangkasan dana transfer ke daerah yang dilakukan Menkeu Purbaya. 

Meski demikian, Pramono menegaskan, program prioritas yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat tidak akan terganggu. 

Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang saat ini diberikan kepada 707.513 siswa serta Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) untuk 16.979 penerima akan tetap dijalankan.

“Program-program yang menyasar warga kurang mampu tidak boleh diutak-atik. Yang lain akan dilakukan refocusing, efisiensi, dan realokasi,” ucap dia.

Selain efisiensi internal, Pemprov DKI juga menyiapkan skema pendanaan alternatif melalui creative financing.

Menurut Pramono, sejumlah proyek strategis tetap dilanjutkan, namun tidak lagi sepenuhnya bergantung pada dana APBD.

“Sehingga dan demikian hal-hal yang bisa katakanlah dibangun dengan berpartner pekerja sama, mitra strategis, ataupun dari dana KLB, SLF, SP3L, dan sebagainya tetap akan dilakukan,” kata dia.

Pramono menambahkan, subsidi transportasi yang selama ini cukup besar juga akan dievaluasi. 

Saat ini, biaya subsidi transportasi per orang mencapai Rp15.000, sementara tarif yang dibayar masyarakat hanya Rp3.500.

“Subsidi itu akan dikaji kembali. Tapi yang jelas program untuk warga kurang mampu tetap aman,” ujar dia.

Pramono mengakui pemotongan DBH di Jakarta menjadi yang terbesar dibanding daerah lain.

Namun, ia menegaskan Pemprov DKI tetap optimistis melanjutkan pembangunan.

“Ini menjadi tantangan bagi saya dan Pak Wagub untuk bisa menyelesaikan tetap target kami dengan baik,” ungkap Pramono.

Reaksi Bobby Nasution

Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution mengatakan, pemangkasan ini tidak terlalu berpengaruh pada keuangan Pemprov Sumut, tetapi sangat berdampak bagi kabupaten dan kota dengan pendapatan asli daerah (PAD) kecil.

"Ada daerah mungkin untuk di provinsinya berimbas, tapi untuk kabupaten yang kecil itu yang kasihan. Seperti di Kabupaten Nias atau daerah lain yang PAD-nya kecil dan masih kekurangan dana transfer, khususnya daerah afirmasi, kalau bisa lebih diperhatikan lah,” ujarnya. 

Sumber: Kompas.com
Halaman 2 dari 4
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved