Rekam Jejak 18 Gubernur yang Protes ke Menkeu Purbaya soal Pemotongan TKD, Ada Ahmad Luthfi

SURYA.CO.ID - Sebanyak 18 gubernur menggeruduk Gedung Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di Jakarta, Selasa (7/10/2025). 

Kedatangan 18 kepala daerah itu bertujuan untuk protes terhadap kebijakan pemerintah pusat yang memangkas anggaran Transfer ke Daerah (TKD) yang dinilai membebani daerah, terutama dalam pembiayaan pegawai dan pembangunan infrastruktur.

Delapan belas gubernur itu adalah Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi; Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sri Sultan Hamengkubuwana X.

Gubernur Jambi, Al Harris; Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas'ud; Gubernur Kalimantan Utara, Zainal Paliwang; Gubernur Bangka Belitung, Hidayat Arsani; Gubernur Banten, Andra Soni; Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad; Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid.

Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah; Gubernur Papua Pegunungan, John Tabo; Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan; Gubernur Aceh, Muzakir Manaf; Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution.

Gubernur Lampung, Jihan Nurlela; Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman; terakhir adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Indah Dhamayanti Putri.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewe bersama anggota para anggota Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), bertemu langsung para pejabat tersebut.

Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, menjadi juru bicara pihak pejabat daerah dalam pertemuan tersebut. 

Ia menegaskan, seluruh pemerintah daerah (pemda) sepakat menolak kebijakan pemotongan dana yang dianggap terlalu besar dan berdampak luas terhadap program pembangunan.

“Semuanya tidak setuju karena kemudian kan ada beban PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) yang cukup besar dan ada janji untuk pembangunan jalan dan jembatan yang cukup besar."

Baca juga: Ramalan Cuaca Surabaya Hari Ini 8 Oktober 2025: Cerah, Waspada Suhu Ekstrem Siang Hari

"Dengan pemotongan yang rata-rata setiap daerah hampir sekitar 20–30 persen untuk level provinsi dan di level kabupaten bahkan ada tadi dari Jawa Tengah yang hampir 60–70 persen, itu berat,” ujar Sherly, dikutip SURYA.CO.ID dari Kompas.com.

Menurut Sherly, banyak daerah kini kesulitan menyeimbangkan belanja pegawai dengan pembangunan infrastruktur.

“Kalau transfernya dikurangi, mau tak mau daerah akan memotong program lain. Padahal masyarakat menunggu janji-janji pembangunan yang sudah kami tetapkan,” katanya.

Nada serupa juga disampaikan Gubernur Aceh Muzakir Manaf yang menilai pemotongan TKD justru berpotensi menghambat pemerataan pembangunan di daerah.

“Aceh punya kebutuhan khusus, terutama untuk pembangunan infrastruktur pasca-rekonstruksi. Kalau anggaran dipotong, otomatis banyak program yang akan tertunda,” ujarnya.