Pantas Jombang dan Daerah Lain Banyak Naikkan PBB, Pati Sampai Demo Kisruh, Ternyata Ini Penyebabnya

SURYA.co.id - Kenaikan Pajak Bumi Bangunan (PBB) di sejumlah daerah di Indonesia kini tengah jadi sorotan.

Hal ini tentu saja menuai gelombang protes dari masyarakat.

Bahkan, di Kabupaten Pati, rencana kenaikan PBB sampai menimbulkan demo kisruh menuntut Bupati Pati Sudewo mundur.

Keresahan serupa juga dirasakan masyarakat di Jombang dan Cirebon, dengan kenaikan PBB yang disebut-sebut mencapai 1000 persen.

Tren kenaikan ini juga dilaporkan di sejumlah daerah lain, meski persentasenya berbeda-beda.

Baca juga: 12 Pelanggaran Bupati Sudewo Diungkap di Pansus DPRD Pati, Begini Tangisan Eks Karyawan yang di-PHK

Lantas, apa penyebab banyak daerah menaikkan PBB?

1. Transfer Keuangan Pusat ke Daerah Berkurang dalam RAPBN 2026

Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, menilai fenomena kenaikan PBB masif merupakan sinyal adanya tekanan fiskal yang dihadapi pemerintah daerah.

Salah satu pemicunya adalah berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat.

Menurutnya, banyak pemda tidak memiliki kapasitas untuk mengembangkan inovasi penerimaan asli daerah (PAD) di luar pajak.

Ia menyoroti rancangan RAPBN 2026 yang telah disepakati panitia kerja (Panja) DPR.

"(Dalam draft RAPBN 2026) proporsi transfer daerah justru akan dikurangi, dari 3,77 persen dari PDB, menjadi hanya 2,78 sampai 2,89 persen saja," kata Wijayanto, Jumat (15/8/2025), melansir dari Kompas.com.

Ia memperingatkan, kondisi tersebut akan memperberat beban daerah dan mendorong banyak pemda mencari solusi instan seperti menaikkan PBB secara signifikan.

2. Kepala Daerah Pilih Jalan Cepat, Naikkan Pajak

Direktur Eksekutif Center of Economic Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, menilai kasus di Pati hanyalah puncak fenomena gunung es.

"Protes kenaikan pajak daerah akan melonjak signifikan sebelum tutup tahun 2026," ujarnya saat dihubungi terpisah pada Jumat (15/8/2025).