Pantas Jombang dan Daerah Lain Banyak Naikkan PBB, Pati Sampai Demo Kisruh, Ternyata Ini Penyebabnya

Bhima menjelaskan, pemotongan dana transfer yang besar dan anjloknya PAD akibat daya beli turun membuat banyak kepala daerah kebingungan.

"Banyak kepala daerah terpilih kebingungan dengan kas yang cekak. Efeknya, kepala daerah harus cari cara instan, paling mudah naikkan PBB. Itu cara paling tidak kreatif," tambahnya.

Baca juga: PBB Naik Hingga 1000 Persen di Jombang, Wagub Jatim : Jangan Memberatkan Warga, Ekonomi Sedang Sulit

Ia memandang kenaikan PBB ini sebagai gabungan dari rendahnya rasio pajak nasional dan tingginya beban utang pemerintah pusat.

Selain itu, pergeseran belanja negara untuk program MBG turut mendorong pelimpahan beban anggaran ke pemerintah daerah.

3. Risiko terhadap Daya Beli dan Ekonomi Lokal

Bhima mengingatkan, kebijakan menaikkan pajak secara ekstrem dapat menurunkan daya beli masyarakat.

"Uang mereka yang seharusnya dikonsumsi, ditabung, atau diinvestasikan, menjadi terpakai untuk membayar pajak yang lebih mahal,"
jelasnya.

Ia memperkirakan dampak lanjutannya bisa mencakup PHK massal, masalah kredit macet, bahkan memukul UMKM.

Sebagai alternatif, ia menyarankan pemda menutup kebocoran pajak dan retribusi, termasuk dari praktik parkir liar, serta mengoptimalkan penerimaan dari sektor sumber daya alam (SDA).

"Kasus di daerah seperti Pati itu termasuk pembangunan pabrik semen, harus dipajaki tinggi, terlebih pabrik semen punya risiko ke lingkungan sekitar,"pungkasnya.

Kenaikan PBB di Kabupaten Pati

Sebelumnya, masyarakat Kabupaten Pati banyak mengeluhkan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2). 

Kenaikannya mencapai 250 persen atau dua kali lipat lebih. 

Kebijakan kenaikan PBB ini sontak memicu protes dari masyarakat Pati. 

Meski bakal diancam demo besar-besaran oleh warganya, Bupati Pati Sudewo, tetap pada pendiriannya dengan menaikkan pajak PBB.