Sesumbar Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko Sebelum Ditangkap KPK: Tak Ada Suap Mutasi, Nyatanya Beda

Ringkasan Berita:

• Beberapa jam sebelum ditangkap KPK, Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko menggelar mutasi 138 pejabat eleson II hingga IV.
• Bupati Sugiri Sancoko membantah ada suap di balik mutasi itu. 
• Ternyata, KPK justru menyatakan alasan penangakapan terkait promosi dan mutasi yang dilakukan Sugiri Sancoko.  

SURYA.CO.ID I PONOROGO - Terkuak gelagat Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko sebelum terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (7/11/2025).

Ternyata, Bupati yang terpilih kali kedua itu melakukan mutasi besar-besaran di lingkungan Pemkab Ponorogo beberapa jam sebelum ditangkap KPK. 

Ada 138 pejabat eselon II hingga IV di lingkungan Pemkab Ponorogo, Jawa Timur (Jatim) yang dimutasi.

Mutasi dilakukan sekitar pukul 14.00 WIB, dan selesai pukul 15.11 WIB di belakang Pringgitan, rumah dinas Bupati Ponorogo. 

Dalam pidatonya, pria yang akrab disapa Kang Giri itu, sempat menyinggung isu suap mutasi dengan pernyataan, “Enek ora sing bayar nyogok mutasi (ada tidak yang membayar untuk mutasi),” serunya.

Saat wawancara pun Sugiri membantah adanya suap. 

"Saya tadi kan awal pidato menyebut enek ora sing bayar nyogok mutasi (ada tidak yang membayar untuk mutasi)," kata Sugiri.

Namun, beberapa jam setelah kegiatan mutasi, Sugiri justru terjaring OTT KPK.

Baca juga: Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko Terjaring OTT KPK Usai Mutasi 138 Pejabat

Sehari sebelumnya, Kamis (6/11/2025), Sugiri pun sempat menggelar pertemuan bersama pejabat Pemkab dan DPRD Ponorogo di Aula Bapperinda. 

Pertemuan tersebut disebut sebagai tindak lanjut setelah rombongan Pemkab menghadiri undangan KPK di Jakarta pada Kamis (23/10/2025) lalu.

“Namanya pemahaman menyamakan persepsi dalam tata kelola pemerintahan dan ini memang jarang terjadi,” ungkap Kang Giri—sapaan akrab—Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko.

Menurut Kang Giri biasanya antara legislatif (DPRD Ponorogo) dan eksekutif (Pemkab Ponorogo) bertemu saat paripurna maupun dalam forum khusus lainnya.

“Kita ketemu DPRD hanya saat paripurna, dalam forum forum khusus. Kami ingin membobol jalur lintas agar koordinasi itu agar pembenahan dilakukan bersama sama,” katanya.

Menurutnya pemerintahan terdiri eksekutif dan legislatif. Sehingga butuh penyalarasan bersama-sama.