Luhut Pandjaitan Reaksi Keras Kasus Ijazah Jokowi, Roy Suryo Cs Justru Makin Masif Buat Tuduhan Baru

SURYA.co.id - Tudingan ijazah palsu Jokowi yang diembuskan Roy Suryo Cs membuat Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, bersuara keras.

Luhut menyerukan agar tidak terjebak pasa hal-hal yang tidak perlu bagi bangsa.

Luhut juga menyebut jika polemik ijazah Jokowi ini terus digulirkan akan membebani pikiran Presiden Prabowo Subianto. 

Menurut Luhut, alangkah baiknya jika masyarakat mencermati keadaan dunia dan dampaknya bagi bangsa Indonesia.

Seluruh elemen bangsa juga harus kompak dalam menangani berbagai dampak kejadian di dunia bagi Indonesia.

Baca juga: Yakin Ada Investor di Balik Kasus Ijazah Jokowi yang Diembuskan Roy Suryo Cs, Projo: Mainnya Panjang

 "Jangan sakit jiwa semua, apa yang dibicarakan yang enggak perlu-perlu.  Bicara yang inilah, yang penting mengenai keadaan dunia ini."

"Ini juga kita harus cermati dengan baik dengan China dilihat, apa dampaknya bagi Indonesia, kita harus kompak semua untuk mengurus ini," kata Luhut, dilansir YouTube Kompas TV, Kamis (12/6/2025).

"Sehingga Presiden Prabowo jangan dibebani lagi dengan pikiran yang enggak perlu-perlu seperti itu," imbuh Luhut.

Lebih lanjut Luhut menilai masalah ijazah atau skripsi Jokowi ini tidak perlu dipersoalkan lagi.

Luhut juga meminta semua pihak untuk tidak membuat berita atau narasi yang memprovokasi, karena hanya akan menghabiskan energi.

""Jadi semua kita kompak, apa sih yang mesti dipersoalkan, apa masalahnya buat Indonesia, kan enggak ada. Jadi jangan kita membuat berita-berita yang memprovokasi diri kita sendiri, menghabiskan energi kita sendiri."

"Dan seperti Presiden Prabowo katakan, jangan kita ada proxy dari negara-negara atau orang-orang luar yang membentur-benturkan kita. Untuk apa gitu."

"Apa sih yang salah, saya kan saksi sejarah, ada di dalam semua itu, saya tahu semua itu, untuk apa ribut yang enggak perlu-perlu," jelas Luhut.

Roy Suryo Cs Terus Lancarkan Tuduhan-tuduhan Baru

Di bagain lain, kubu Roy Suryo Cs justru terus melancarkan tuduhan-tuduhan baru kepada Jokowi. 

Terbaru, Rismon Sianipar mencurigai lokas Kuliah Kerja Nyata (KKN) Jokowi. 

Rismon menyebut lokasi KKN Jokowi fiktif. 

Sebab, saat Jokowi melakukan KKN, lokasi tersebut belum berdiri. 

Ia akan mengunjungi Kecamatan Wonosegoro untuk mencari dokumen yang merekam kegiatan KKN yang dilakukan Jokowi semasa kuliah.

“Kita iseng-iseng mampir ke Boyolali ke Wonosegoro tempat KKN Pak Jokowi. Banyak yang beredar kita takut hoax banyak. Mumpung di Solo kita mampir ke Wonosegoro,” ungkapnya saat ditemui di Pengadilan Negeri Surakarta, Kamis (12/6/2025).

Ia mendengar wilayah tersebut baru disahkan sekitar tahun 2000-an.

Dengan begitu Jokowi yang lulus sekitar tahun 1985 menjadi tidak masuk akal.

“Di media sosial dikatakan desa-desa tersebut baru berdiri tahun 2000-an. Bagaimana belum ada desanya dipakai KKN. Kalau bisa meminta camatnya membongkar arsip mahasiswa UGM,” jelasnya.

Selain soal lokasi KKN, Rismon juga mempermasalahkan skripsi Jokowi. 

Dia mengaku akan menggugat skripsi Jokowi karena menurutnya dalam skripsi tersebut tidak ada tanda tangan dosen penguji.

Menurutnya, dengan absennya tanda tangan ini maka skripsi Jokowi tidak sah.

Dengan demikian ijazah yang diterbitkan juga tidak sah.

“Satu kesatuan proses akademik yang harus dilalui oleh seorang sarjana UGM tanpa skripsi yang legal maka ijazahnya pasti palsu. Skripsi tersebut entry point untuk membongkar semuanya. Bahwa skripsi tanpa tanda tangan dosen penguji di UGM tidak mungkin lulus,” ungkapnya.

Sebelumnya, Roy Suryo menyebut ada fakta krusial yang menunjukkan kesalahan besar pada barang bukti yang ditampilkan saat konferensi Bareskrim Polri terkait uji laboratoroium ijazah Jokowi. 

Barang bukti yang dimaksud Roy Suryo ialah tampilan layar surat kabar Kedaulatan Rakyat (KR) edisi Jumat Kliwon, 18 Juli 1980.

Surat kabar itu disebut berisi pemberitaan daftar pengumuman kelulusan ujian masuk Proyek Perintis I (PPI) Universitas Gadjah Mada (UGM) tahun 1980.

Baca juga: Rekam Jejak Aristo Pangaribuan, Ahli yang Sebut Roy Suryo Sangat Bisa Dipidana dan Jokowi Menang 3:0

"Di sini saya khusus hanya mencermati tampilan yang disebut-sebut sebagai Koran Harian KR / Kedaulatan Rakyat edisi hari Jumat Kliwon 18/07/80. Mengapa harian KR ini sangat penting, karena dikatakan juga bahwa di dalamnya terdapat Lembar Pengumuman Hasil Ujian Masuk Proyek Perintis I UGM tahun 1980," ungkap Roy Suryo dalam keterangan tertulisnya kepada Tribunnews, Selasa (10/6/2025).

Roy Suryo menyoroti penulisan hari, pasaran, tanggal masehi, dan penanggalan Jawa yang tertulis di Harian KR yang dijadikan barang bukti Bareskrim.

"Bila barang bukti itu memang benar atau otentik yang terbit 18/07/80 kala itu, maka seharusnya tertulis JUM'AT KLIWON 18 JULI 1980 (5 PASA 1912). Sebagaimana diketahui Harian KR selalu menuliskan tanggal penerbitannya dalam dua versi, yakni masehi/nasional dan penanggalan Jawa," ujarnya.

Tetapi, Roy Suryo menilai ada keanehan di mana penanggalan pada surat kabar tersebut tertulis JUM'AT KLIWON 18 JULI 1980 (5 PUASA 1912).

Roy Suryo menyoroti penulisan bulan penanggalan Jawa yaitu 'PUASA' yang semestinya 'PASA'.

"Hal ini senada dengan narasi yang disampaikan oleh Brigjen Djuhandhani di mana yang disebut adalah kata PUASA (dan bukan PASA, sebagaimana seharusnya)."

"Hal ini kelihatannya adalah sepele namun sangat Fatal sebenarnya, karena telah menunjukkan kesalahan besar dalam menampilkan 'barang bukti' tersebut," ungkap Roy.

Menurutnya, tidak ada kata 'Puasa' dalam penanggalan Jawa, karena seharusnya 'Pasa'.

Roy Suryo mengatakan bulan Pasa ini merupakan bulan ke-9 (sembilan) dalam penanggalan Jawa atau disebut bulan Ramadan dalam penanggalan hijriyah,

"Saya sangat yakin bahwa redaksi Harian KR (yang asli di Jogja) pasti tidak akan mungkin membuat kesalahan fatal di atas, karena template bulan penanggalan Jawa tersebut sudah dillakukan semenjak harian ini terbit tanggal 27/09/45 alias sudah hampir berusia 80 (delapan puluh) tahun bulan September mendatang," ungkap Roy Suryo.

"Kesalahan fatal penulisan PUASA (seharusnya PASA) ini jelas merupakan salah satu petunjuk-Nya lagi untuk orang-orang yang berniat buruk dan licik mau melakukan rekayasa barang bukti, mau menuliskan (seolah-olah) ada nama tertentu dalam Pengumunan PP I UGM diharian tersebut," ungkap Roy.

"Ingat, kita tetap percaya mau direkayasa apa pun, teknologi akan bisa membongkar kepalsuannya dan Gusti Allah SWT tidak sare (Allah SWT tidak tidur), kalau memang salah seharusnya seleh," pungkasnya.

Mengenai Rismon yang akan melaporkannya, Jokowi pun tampak santai.

Dilansir dari YouTube TribunNews, Jokowi menantang Rismon melaporkan berkas-berkas administrasi lainnya.

 "Ya dilaporkan saja, setelah ijazah, skripsi dilaporkan, setelah itu KK dilaporkan, setelah itu KTP, SIM dilaporkan, setelah itu sertifikat rumah dilaporkan. Tak layani, dengan baik." ungkap Jokowi dengan tawa.

Sebagian artikel ini telah tayang di TribunSolo.com dengan judul Setelah Ijazah, Kini Giliran Skripsi dan KKN Jokowi Dipermasalahkan, Luhut : Jangan Sakit Jiwa Semua

>>>Update berita terkini di Googlenews Surya.co.id