Saatnya Berhemat, Pemkab Lumajang Pangkas Acara Seremonial Hingga Perjalanan Dinas Hingga 50 Persen

SURYA.CO.ID, LUMAJANG - Instruksi Presiden RI Prabowo Subianto agar pemerintah daerah melakukan efisiensi anggaran daerah, ditindaklanjuti Pemkab Lumajang.

Salah satunya, Pemkab Lumajang akan memangkas anggaran untuk beberapa kegiatan seremonial dan perjalanan dinas. 

Disampaikan PJ Bupati Lumajang, Indah Wahyuni, penghematan itu untuk merespons instruksi Presiden Prabowo. Indah menjelaskan, berbagai kegiatan pendukung dari pemda yang menggunakan anggaran daerah akan diperketat.

"Karena inpres sudah keluar dan segera kami lakukan sosialisasi kepada seluruh perangkat daerah dan sekretaris daerah (sekda). Juga kami komunikasikan dengan DPRD," terang Indah ketika dikonfirmasi, Jumat (31/1/2025).

Indah menambahkan poin-poin efisiensi akan menyasar kegiatan seremonial hingga perjalanan dinas. "Bahwa efisiensi itu memang diperlukan. Dan ini instruksi dari Pak Presiden, di mana kita harus mengurangi perjalanan dinas dan acara seremonial," beber Indah.

Menurut Indah, kegiatan seremonial penting seperti peringatan kemerdekaan Republik Indonesia hingga hari jadi Kabupaten Lumajang akan dibuat sesederhana mungkin.

Kendati tidak menyebut besaran anggaran setelah efisiensi, Indah memastikan alokasi untuk kegiatan pendukung tersebut benar-benar akan dipangkas dari sebelumnya.

"Nanti perayaan seremoni penting seperti HUT RI akan dilakukan secara sederhana. Tidak perlu yang mewah. Termasuk juga hari jadi," ujar wanita yang akrab disapa Yuyun itu.

Terakhir, Indah menuturkan jika pengadaan efisiensi anggaran ini tidak berdampak terhadap program-program strategis daerah.

"Yang dipotong bukan untuk pembangunan infrastruktur ataupun program strategis. Tetapi hanya acara pendamping saja seperti seremoni-seremoni, saya kira tidak akan mengganggu," terangnya.

Di sisi lain, Sekda Lumajang, Agus Triyono menjelaskan anggaran untuk perjalanan dinas hingga seremonial akan dipangkas sebesar 50 persen.

"Silakan tanyakan kepada kepala BPKD, saya tidak punya datanya. Sesuai Inpres Nomor 1 Tahun 2025 anggaran perjalanan dinas dikurangi 50 persen," ungkap Agus. ******