Ragukan Komnas HAM Soal Anak Buah Iptu Rudiana yang Disanksi di Kasus Vina, Titin Bongkar Fakta Lain

Sebelumnya Jutek mewakili para terpidana telah membuat tiga laporan polisi, pertama terhadap RT Pasren dan Kahfi, kedua, Iptu Rudiana, dan laporan ketiga terhadap Aep Rudiansyah dan Dede Riswanto.

"Kami tunggu tindakan-tindakan selanjutnya yang dilakukan bareskrim. Apalagi dengan adanya temuan Komnas HAM dan LPSK yang merupakan lembaga negara," katanya. 

Dan, lanjut Jutek, pihaknya juga sudah membuktikan di sidang PK bahwa adanya penyiksaan-penyiksaan tersebut.

"Saya berharap segera diproses laporan kami, sehingga akan membuka lebih banyak kebenaran, sambil kami menunggu hasil sidang PK dari MA. Mudah-mudahan proses dapat berjalan dengan cepat dan baik. Dan, kami dapat membantu para terpidana untuk mendapatkan keadilan," tukasnya

Awalnya Komnas HAM Dipertanyakan

Sebelumnya, kesungguhan Komnas HAM dalam menanganan kasus Vina Cirebon sempat dipertanyakan. 

Hal ini setelah  diungkap kuasa hukum Saka Tatal, Titin Prialianti dalam sidang Peninjauan Kembali (PK) di Pengadilan Negeri Cirebon pada Rabu (25/9/2024). 

Titin mengaku pernah melaporkan kasus Vina ke Komnas HAM pada 2016 silam. 

Namun, laporan yang dilayangkan kuasa hukum bersama keluarga terpidana itu baru direspons empat bulan kemudian. 

Itu pun, Komnas HAM  tidak menerjunkan tim ke Cirebon, hanya mengirimkan surat ke Polda Jabar untuk mengklarifikasi laporan tersebut. 

Dijelaskan Titin, sebelum melapor Komnas HAM, dia bersama keluarga para terpidana (saat itu masih tersangka), mendatangi Propam Polda Jabar pada 7 September 2016 untuk melaporkan dugaan penganiayaan yang dialami tersangka. 

Baca juga: Yakin Iptu Rudiana Ajukan Klaim Asuransi Kecelakaan Kasus Vina, Titin Prialianti: Cair Rp 12,5 Juta

Hal itu dilakukan karena orangtua khawatir kondisi tersangka setelah beredar foto-foto mereka babak belur diduga dianiaya penyidik kasus Vina. 

Namun laporan itu tidak pernah ditindaklanjuti oleh Propam Polda Jabar. 

"Tidak sama sekali, karena saya tidak pernah mendapatkan informasi apapun dari Propam," kata Titin dikutip dari tayangan Nusantara TV pada Rabu (25/9/2024).

Titin juga mengaku tidak pernah diperiksa Propam atau dikirimi surat terkait tindak lanjut laporan tersebut.   

Karena hal itu, akhirnya pada tanggal 13 September 2016, dia bersama keluarga tersangka mendatangi Komnas HAM. 

Pengaduan ke komnas HAM ini lebih rinci karena juga melampirkan foto-foto tersanga yang diduga dianiaya juga disebutkan usia Saka Tatal yang masih anak, serta adanya penangkapan yang tidak sesuai prosedur.

Namun, surat itu tak langsung direspons Komnas HAM. 

Komnas HAM baru mengirimkan surat ke Polda Jabar pada tanggal 7 Januari 2017 atau empat bulan setelah pengaduan Titin dibuat.

Surat itu berisi permintaan Komnas HAM agar laporan Titin segera diklarifikasi. 

"Saya masih punya dokumennya semua," tegas Titin. 

Menanggapi pengakuan Titin ini, mantan Kabareskrim Komjen (purn) Susno Duadji mengatakan, fakta ini akan menyebabkan masyarakat tidak percaya lagi pada institusi resmi. 

"Komnas HAM dilapori tidak ada respek. Polri juga begitu.  Akhirnya penyidikan 2016 hasilnya dipetik sekarang. Semua terpidana, saksi, menarik keterangannya. Terbukti, perkara ini pondasi sangat lemah, yakni berdasarkan keterangan saksi dan bertentangan. Dan penagkuan tersangka, yang "didapat dari cara-cara tidak benar, dilandasi dengan penyiksaan," kritik Susno. 

Susno fakta ini sangat memalukan dan berharap kasus Vina ini menjadi pelajaran berharga agar tidak terulang lagi. 

"Kalau saya 1000 persen, 8 terpuidana itu bukan pelaku yang didakwakan. Dan peristiwa pembunuhan itu tidak ada, yang ada persitiwa kecelakaan lalu lintas tunggal.  Ini memalukan sekali, peristiwanya tidak ada, tapi tersangkanya ada," tukas Susno. .

>>>Update berita terkini di Googlenews Surya.co.id