Puluhan Ribu Pria di Jember Menganggur, Disnaker Libatkan Perusahaan Dalam Berbagai Pelatihan

SURYA.CO.ID, JEMBER - Pemkab Jember masih dituntut bekerja lebih keras untuk membuka lapangan kerja baru, mengingat angka pengangguran selama 2023 masih termasuk tinggi. Dari data Badan Pusat Statistik (BPS), pengangguran di Kabupaten Jember pada 2023 tercatat sebanyak 59.716 orang.

Jumlah tersebut malah meningkat dibandingkan angka pengangguran terbuka di Jember pada 2022, yaitu 55.460 orang. Tetapi meningkatnya pengangguran tersebut juga diikuti dengan bertambahnya jumlah angkatan kerja.

BPS mencatat, pada 2023 terdapat 1.488.624 orang angkatan kerja, sementara pada 2022 sebanyak 1.360.361 orang.

BPS juga melihat dari sisi perspektif gender, pengangguran di Jember pada 2023 didominasi laki-laki dengan persentase 54,97 persen. Sementara perempuan menganggur sekitar 45,03 persen.

BPS juga menyebut penganggur tersebut masih didominasi penduduk dengan tingkat pendidikan SMK sebanyak 26,65 persen, SMA sebanyak 19,52 persen, sementara SMP sebanyak 21,28 persen.

Sedangkan untuk pengangguran di Jember 2023 dengan pendidikan tamatan/tidak lulus Sekolah Dasar (SD) mencapai 25,16 persen. Untuk tamatan perguruan tinggi di kisaran 7,39 persen.

Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Jember, Suprihandoko mengungkapkan, naiknya angka pengangguran tersebut diikuti dengan angka harapan hidup dan penduduk usia produktif.

"Artinya orang yang diprediksi akan meninggal ternyata masih hidup. Sehingga lansia yang sudah tidak produktif itu masuk dalam angka pengangguran," kata Suprihandoko, Selasa (9/7/2024).

Menurutnya, definisi pengangguran juga masih jadi perdebatan. Sebab dalam aturan, orang dapat dikatakan tidak menganggur adalah mereka yang mendapatkan upah.

"Tetapi faktanya ibu rumah tangga yang tidak menerima gaji itu juga termasuk pengangguran. Menurut saya secara pribadi, definisi itu tidak tepat," tegas Supri.

"Karena ketika istri saya tidak bekerja di rumah tiga hari saja, maka saya harus menggaji orang. Itu sangat luar biasa dan sangat berat. Jadi ini perlu diluruskan," urainya.

Namun, kata Supri, Pemkab Jember tetap mengupayakan puluhan ribu pengangguran tersebut tetap bisa masuk di bursa kerja dengan menggandeng banyak lembaga pelatihan.

"Hari ini kami bekerja sama dengan Kementerian Tenaga Kerja, Disnaker Transmigrasi Jawa Timur, FKJP (Forum Komunikasi Jejaring Pemagangan) Jawa Timur dan Jember, KPP Pratama Jember dan Hilsi(Himpunan Lembaga Pelatihan Seluruh Indonesia)," jelasnya.

Hal itu dilakukan karena selama ini perusahaan selalu mencari tenaga kerja tidak lewat Disnaker Jember. Tetapi lewat FKJP dan Hilsi sebagai lembaga profesional di luar pemerintah.

"Sekarang perusahaan telah bekerja sama dengan kami. Akhirnya angka lowongan kerja yang dibutuhkan baik lokal, antar daerah maupun di luar negeri itu ketemu. Sehingga saya tidak terlalu kaget dengan angka BPS yang menunjukan 59.000 angka pengangguran terbuka itu," ucapnya.