Tanggapi Pernyataan Menkeu Purbaya, Mahfud MD Cerita Soal Sri Mulyani Lindungi Pegawai Kena TPPU

"Itu lah yang menciptakan, bukan moral hazard, seperti dikasih insentif untuk berbuat dosa," sambung Purbaya.

Namun, dia menegaskan di bawah kepemimpinannya di Kementerian Keuangan (Kemenkeu), tidak ada perlindungan bagi pegawai yang terjerat kasus hukum.

Purbaya pun meminta bagi pegawai yang jujur, maka tidak usah takut untuk terus berbuat hal tersebut dalam menjalankan tugasnya.

"Petugas pajak yang baik-baik, nggak usah takut. Yang miring-miring boleh takut sekarang karena nggak akan saya lindungi. Tapi kalau dia nggak salah, saya akan lindungi habis-habisan," tuturnya.

Pernyataan Mahfud MD ini membuka kembali perbincangan lama tentang etika dan tanggung jawab pejabat publik dalam menangani kasus hukum di lingkup kementerian.

Dari satu sisi, langkah Sri Mulyani bisa dipandang sebagai bentuk empati dan perlindungan terhadap bawahannya yang mungkin tidak bersalah sepenuhnya.

Namun di sisi lain, publik juga berhak mempertanyakan sejauh mana perlindungan itu memengaruhi proses penegakan hukum.

Transparansi dan akuntabilitas menjadi hal krusial ketika menyangkut dana publik dan integritas lembaga keuangan negara. 

Dalam konteks ini, Mahfud MD tampak berusaha menyoroti dilema antara kepemimpinan yang manusiawi dan keadilan hukum yang tegas.

Isu Rp349 triliun jelas bukan perkara kecil, dan hingga kini masyarakat masih menunggu kejelasan penyelesaiannya.

>>>Update berita terkini di Googlenews Surya.co.id