Inilah Gebrakan Menkeu Purbaya yang Dinilai Tak Tepat Secara Momentum, Usik Dana Kementerian Lain

Hasan menambahkan, perbedaan pendapat di antara pejabat seharusnya disampaikan secara tertutup agar tidak menimbulkan persepsi buruk di masyarakat.

“Kalau mau baku tikam di ruang tertutup, mau saling koreksi, mau saling marah-marah, mau saling debat, mau tunjuk-tunjukan di ruang tertutup. Tapi kalau di ruang terbuka, kita nanti akan meng-entertain orang yang tidak suka dengan pemerintah,” lanjutnya.

Ia pun menyinggung momen saat Purbaya sempat terlibat perdebatan dengan sejumlah kepala daerah terkait dana transfer ke daerah (TKD).

“Misalnya menteri berantem sama gubernur, mungkin hari ini kita melihatnya jadi hiburan. Tapi kalau lama-kelamaan orang akan melihat ini sebagai ketidak-solidan pemerintah,” kata Hasan mencontohkan.

Menanggapi kritik tersebut, Purbaya Yudhi Sadewa memberikan penjelasan.

Ia mengakui gaya komunikasinya yang blak-blakan kerap dianggap seperti “koboi”, namun menegaskan bahwa hal itu dilakukan demi mengembalikan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

“Sepertinya saya koboi, tapi yang saya lakukan adalah mengembalikan kepercayaan masyarakat ke pemerintah,” tutur Purbaya dalam wawancara di Jakarta yang disiarkan Kompas TV pada Senin (27/10/2025).

Lebih lanjut, ia menegaskan seluruh pernyataannya telah melalui koordinasi dengan Presiden Prabowo Subianto.

“Itu juga atas perintah bapak presiden, jadi saya enggak berani gerak sendiri. Jangan anggap saya koboi, saya kepanjangan tangan dari bapak presiden, dengan versi yang lebih halus malah,” tambahnya.

Fenomena ini memperlihatkan bagaimana gaya komunikasi pejabat publik menjadi sorotan penting di era keterbukaan informasi.

Dalam konteks pemerintahan modern, kejujuran dan keterusterangan memang dibutuhkan, namun perlu disertai sensitivitas terhadap persepsi publik.

Kritik Hasan Nasbi mencerminkan kekhawatiran bahwa gesekan verbal di ruang terbuka bisa menurunkan kepercayaan terhadap pemerintah secara kolektif.

Di sisi lain, sikap Purbaya menunjukkan keinginan untuk menghadirkan transparansi tanpa basa-basi.

Dua pendekatan ini sesungguhnya bisa saling melengkapi bila diatur dalam batas etika komunikasi yang sehat. 

Pemerintah memerlukan figur komunikator yang tegas namun tetap menjaga harmoni internal.

Pada akhirnya, keseimbangan antara ketegasan dan kehati-hatian menjadi kunci agar pesan publik tidak berubah menjadi bumerang politik.

>>>Update berita terkini di Googlenews Surya.co.id