Inilah Gebrakan Menkeu Purbaya yang Dinilai Tak Tepat Secara Momentum, Usik Dana Kementerian Lain

SURYA.co.id - Kebijakan yang dijalankan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa di awal masa jabatannya mulai menuai sorotan dari para ekonom.

Sejumlah pihak menilai beberapa langkah yang ditempuh belum sesuai dengan situasi ekonomi terkini, sehingga dampaknya dinilai kurang optimal.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE), Yusuf Rendy Manilet, menyoroti salah satunya, yakni keputusan Purbaya memindahkan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) senilai Rp200 triliun ke Bank Indonesia (BI) sebagai bentuk injeksi likuiditas ke sistem keuangan. Menurut Yusuf, keputusan tersebut diambil pada waktu yang tidak tepat.

“Misalnya, permintaan terhadap kredit pada periode itu justru sedang melambat. Selain itu, angka undisbursed loan (pinjaman yang sudah disetujui tetapi belum terealisasi) di dalam negeri masih cukup tinggi,” tutur Yusuf kepada Kontan, Minggu (26/9/2025).

Data Bank Indonesia menunjukkan, pertumbuhan kredit perbankan pada September 2025 hanya mencapai 7,70 persen year on year (YoY), sedikit naik dari 7,56 % YoY pada Agustus 2025.

Padahal, BI sudah menurunkan suku bunga acuan sebesar 150 basis poin (bps) sejak September 2024 hingga ke level 5,75 % .

Sementara itu, data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperlihatkan bahwa nilai undisbursed loan masih tinggi, yakni Rp2.304 triliun per Juni 2025, meningkat dibanding periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp2.152 triliun.

Melihat kondisi tersebut, Yusuf menilai bahwa inti persoalan bukan pada kekurangan likuiditas, melainkan lesunya permintaan kredit dari sektor riil.

Karena itu, kebijakan injeksi dana besar ke sistem keuangan tidak banyak membantu mempercepat pertumbuhan ekonomi.

Selain kebijakan likuiditas, Yusuf juga menyinggung rencana penggunaan Dana Desa sebagai jaminan untuk Koperasi Desa Merah Putih.

Baca juga: Sosok Muhidin Gubernur Kalsel yang Sindir Menkeu Purbaya Koboi Salah Tembak Soal Dana Triliunan

Ia mengingatkan agar kebijakan semacam ini dipertimbangkan secara menyeluruh agar tidak berdampak negatif pada alokasi dana desa.

Menurutnya, Kementerian Keuangan sebagai pengelola fiskal perlu menjadi penyaring dalam kebijakan yang bersinggungan langsung dengan koperasi tersebut.

“Evaluasi ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut tidak menimbulkan risiko bagi keuangan negara dan benar-benar memberikan dampak positif bagi perekonomian desa,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Yusuf juga menyoroti langkah Menkeu Purbaya yang berniat mengalihkan anggaran Kementerian/Lembaga (K/L) yang penyerapannya lambat.

Ia menilai, meski Kementerian Keuangan memiliki peran strategis sebagai bendahara negara, tetap perlu ada batas kewenangan yang jelas dengan K/L lain.

Menurutnya, pemangkasan anggaran di tengah tahun anggaran berjalan bisa berisiko terhadap realisasi belanja dan pelaksanaan program yang telah direncanakan.

“Sebab, beberapa program atau kegiatan yang telah direncanakan bisa terdampak oleh pengurangan anggaran tersebut,” jelasnya.

Karena itu, Yusuf menekankan pentingnya komunikasi dan koordinasi yang matang antara Kementerian Keuangan dengan kementerian atau lembaga terkait.

Langkah ini diperlukan agar kebijakan efisiensi anggaran tidak justru menghambat pelaksanaan program pemerintah dan pencapaian target pembangunan.

Langkah awal Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan memang ambisius, namun efektivitasnya bergantung pada ketepatan momentum kebijakan.

Dalam konteks ekonomi yang sedang melambat, kebijakan injeksi likuiditas bisa kehilangan daya dorong bila tidak diiringi peningkatan permintaan riil.

Pemerintah perlu berhati-hati agar tidak terjebak pada pendekatan makro yang sekadar menambah dana, tanpa memperhatikan sirkulasi ekonomi di lapangan. 

Begitu pula rencana menjadikan Dana Desa sebagai jaminan koperasi, harus diuji secara bertahap dan disertai pengawasan ketat.

Kebijakan fiskal tidak hanya soal angka, melainkan juga tentang arah dan dampak sosial ekonomi. 

Komunikasi lintas kementerian menjadi kunci agar kebijakan yang baik di atas kertas tidak menjadi beban baru di lapangan. Dalam transisi kepemimpinan fiskal ini, kehati-hatian lebih penting daripada kecepatan.

Kritik Gaya Koboinya

Hasan Nasbi viral mengkritik gaya kobi Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa.

Hasan Nasbi diketahui baru saja mendapat jabatan yang cukup mentereng, yakni komisaris Pertamina.

Pengamat komunikasi politik, Hasan Nasbi, menyampaikan pandangan kritis terhadap gaya komunikasi Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menurutnya kerap menyentil pejabat lain di ruang publik.

Ia menilai, cara seperti itu berpotensi mengikis kekompakan internal pemerintahan.

“Kalau kita bicara dalam konteks pemerintah, ya sesama anggota kabinet, sesama pemerintah enggak bisa baku tikam terus-menerus di depan umum. Karena itu akan melemahkan pemerintah,” ujar Hasan dalam tayangan di kanal YouTube pribadinya.

Hasan menambahkan, perbedaan pendapat di antara pejabat seharusnya disampaikan secara tertutup agar tidak menimbulkan persepsi buruk di masyarakat.

“Kalau mau baku tikam di ruang tertutup, mau saling koreksi, mau saling marah-marah, mau saling debat, mau tunjuk-tunjukan di ruang tertutup. Tapi kalau di ruang terbuka, kita nanti akan meng-entertain orang yang tidak suka dengan pemerintah,” lanjutnya.

Ia pun menyinggung momen saat Purbaya sempat terlibat perdebatan dengan sejumlah kepala daerah terkait dana transfer ke daerah (TKD).

“Misalnya menteri berantem sama gubernur, mungkin hari ini kita melihatnya jadi hiburan. Tapi kalau lama-kelamaan orang akan melihat ini sebagai ketidak-solidan pemerintah,” kata Hasan mencontohkan.

Menanggapi kritik tersebut, Purbaya Yudhi Sadewa memberikan penjelasan.

Ia mengakui gaya komunikasinya yang blak-blakan kerap dianggap seperti “koboi”, namun menegaskan bahwa hal itu dilakukan demi mengembalikan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

“Sepertinya saya koboi, tapi yang saya lakukan adalah mengembalikan kepercayaan masyarakat ke pemerintah,” tutur Purbaya dalam wawancara di Jakarta yang disiarkan Kompas TV pada Senin (27/10/2025).

Lebih lanjut, ia menegaskan seluruh pernyataannya telah melalui koordinasi dengan Presiden Prabowo Subianto.

“Itu juga atas perintah bapak presiden, jadi saya enggak berani gerak sendiri. Jangan anggap saya koboi, saya kepanjangan tangan dari bapak presiden, dengan versi yang lebih halus malah,” tambahnya.

Fenomena ini memperlihatkan bagaimana gaya komunikasi pejabat publik menjadi sorotan penting di era keterbukaan informasi.

Dalam konteks pemerintahan modern, kejujuran dan keterusterangan memang dibutuhkan, namun perlu disertai sensitivitas terhadap persepsi publik.

Kritik Hasan Nasbi mencerminkan kekhawatiran bahwa gesekan verbal di ruang terbuka bisa menurunkan kepercayaan terhadap pemerintah secara kolektif.

Di sisi lain, sikap Purbaya menunjukkan keinginan untuk menghadirkan transparansi tanpa basa-basi.

Dua pendekatan ini sesungguhnya bisa saling melengkapi bila diatur dalam batas etika komunikasi yang sehat. 

Pemerintah memerlukan figur komunikator yang tegas namun tetap menjaga harmoni internal.

Pada akhirnya, keseimbangan antara ketegasan dan kehati-hatian menjadi kunci agar pesan publik tidak berubah menjadi bumerang politik.

>>>Update berita terkini di Googlenews Surya.co.id