Inilah Gebrakan Menkeu Purbaya yang Dinilai Tak Tepat Secara Momentum, Usik Dana Kementerian Lain

Menurutnya, pemangkasan anggaran di tengah tahun anggaran berjalan bisa berisiko terhadap realisasi belanja dan pelaksanaan program yang telah direncanakan.

“Sebab, beberapa program atau kegiatan yang telah direncanakan bisa terdampak oleh pengurangan anggaran tersebut,” jelasnya.

Karena itu, Yusuf menekankan pentingnya komunikasi dan koordinasi yang matang antara Kementerian Keuangan dengan kementerian atau lembaga terkait.

Langkah ini diperlukan agar kebijakan efisiensi anggaran tidak justru menghambat pelaksanaan program pemerintah dan pencapaian target pembangunan.

Langkah awal Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan memang ambisius, namun efektivitasnya bergantung pada ketepatan momentum kebijakan.

Dalam konteks ekonomi yang sedang melambat, kebijakan injeksi likuiditas bisa kehilangan daya dorong bila tidak diiringi peningkatan permintaan riil.

Pemerintah perlu berhati-hati agar tidak terjebak pada pendekatan makro yang sekadar menambah dana, tanpa memperhatikan sirkulasi ekonomi di lapangan. 

Begitu pula rencana menjadikan Dana Desa sebagai jaminan koperasi, harus diuji secara bertahap dan disertai pengawasan ketat.

Kebijakan fiskal tidak hanya soal angka, melainkan juga tentang arah dan dampak sosial ekonomi. 

Komunikasi lintas kementerian menjadi kunci agar kebijakan yang baik di atas kertas tidak menjadi beban baru di lapangan. Dalam transisi kepemimpinan fiskal ini, kehati-hatian lebih penting daripada kecepatan.

Kritik Gaya Koboinya

Hasan Nasbi viral mengkritik gaya kobi Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa.

Hasan Nasbi diketahui baru saja mendapat jabatan yang cukup mentereng, yakni komisaris Pertamina.

Pengamat komunikasi politik, Hasan Nasbi, menyampaikan pandangan kritis terhadap gaya komunikasi Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menurutnya kerap menyentil pejabat lain di ruang publik.

Ia menilai, cara seperti itu berpotensi mengikis kekompakan internal pemerintahan.

“Kalau kita bicara dalam konteks pemerintah, ya sesama anggota kabinet, sesama pemerintah enggak bisa baku tikam terus-menerus di depan umum. Karena itu akan melemahkan pemerintah,” ujar Hasan dalam tayangan di kanal YouTube pribadinya.