Jawaban Terakhir Menkeu Purbaya Setelah Ramai Pemda Bantah APBD Mengendap di Bank: Bukan Urusan Saya

“Yang di hari ini, yang di rekening silakan dibuka, itu terbuka untuk umum. RKUD kami Rp 990 miliar, itu pun memang (sudah digunakan) untuk pembayaran beberapa kegiatan dan juga karena P-APBD,” jelasnya.

Bantahan juga datang dari Papua Tengah dan Banjarbaru 

Di Papua Tengah, Bupati Mimika Johannes Rettob menegaskan saldo Rp 2,4 triliun yang disebut Kemenkeu tidak benar. 

Per 22 Oktober 2025, saldo di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Kabupaten Mimika hanya Rp 1,3 triliun. 

“Untuk belanja pegawai itu harus dibayar setiap bulan baik untuk gaji, tambahan penghasilan pegawai (TPP), uang makan, perjalanan dinas, dan lain-lain. Itu dibayar sesuai periode bulan,” kata Johannes di Timika. 

“Tidak mungkin gaji pegawai untuk bulan Desember harus dibayar dari sekarang,” tambahnya. 

Dari Banjarbaru, Wali Kota Erna Lisa Halaby juga menyatakan data Kemenkeu soal dana Rp 5,1 triliun tidak sesuai fakta. 

“Kita sudah tracing apakah benar dana tersebut mengendap di bank daerah atau Bank Kalsel, kita rasa itu data yang keliru,” ujar Lisa, Kamis (23/10/2025). 

Pemkot Banjarbaru bahkan telah mengirim surat klarifikasi ke Kemenkeu agar data tersebut ditinjau kembali.

Purbaya Berikan Peringatan

Terakhir, Menkeu Purbaya juga mengingatkan bahwa perbedaan data antara daerah dan BI bisa menjadi bahan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). 

“Ada yang ngaku katanya, uangnya bukan di deposit, tapi di-checking account atau apa? Giro? Malah lebih rugi lagi. Bunganya lebih rendah kan? Kenapa taruh di checking? Ada yang di giro kalau begitu. Pasti nanti akan diperiksa BPK itu,” ujarnya.