Jawaban Terakhir Menkeu Purbaya Setelah Ramai Pemda Bantah APBD Mengendap di Bank: Bukan Urusan Saya

SURYA.CO.ID - Inilah jawaban terakhir Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa setelah pemerintah daerah (pemda) membantah adanya dana APBD yang dinilai masih mengendap di perbankan. 

Menanggapi berbagai bantahan, Menkeu Purbaya menegaskan bahwa data yang ia sampaikan berasal dari Bank Indonesia (BI) dan sudah diverifikasi. 

“Itu data dari BI, itu data dicek oleh BI, harusnya betul seperti itu. Mereka (kepala daerah yang membantah) harus cek lagi seperti apa dana di perbankannya mereka,” ujar Purbaya di Kantor Kemenkeu, Rabu (22/10/2025).

Menurut Menkeu Purbaya, data tersebut rutin dilaporkan ke bank sentral sehingga tidak mungkin keliru.

“Itu kan data dari bank sentral. Itu data setiap saat dilaporkan ke bank sentral. Harusnya itu yang betul,” tegasnya.

Menkeu Purbaya: Bukan Urusan Saya

Purbaya juga menolak untuk mengadakan pertemuan dengan pihak pemda, BI, atau Kemendagri guna mencocokkan data. 

“Enggak (tidak ada rencana). Bukan urusan saya itu. Biar saja BI yang ngumpulin data. Saya cuma pakai data bank sentral saja,” katanya. 

Bagi Purbaya, jika ada pihak yang ingin mengklarifikasi, sebaiknya langsung ke BI sebagai sumber resmi. 

“Tanya saja ke BI. Itu kan data dari bank-bank mereka juga,” ujarnya. 

Ia juga mengingatkan bahwa perbedaan data antara daerah dan BI bisa menjadi bahan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). 

“Ada yang ngaku katanya, uangnya bukan di deposit, tapi di-checking account atau apa? Giro? Malah lebih rugi lagi. Bunganya lebih rendah kan? Kenapa taruh di checking? Ada yang di giro kalau begitu. Pasti nanti akan diperiksa BPK itu,” ujarnya. 

Polemik Data APBD di Perbankan

Polemik soal dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang disebut mengendap di bank hingga ratusan triliun rupiah awalnya diungkap oleh Menkeu Purbaya. 

Menurut catatan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) per 15 Oktober 2025, jumlah dana itu mencapai Rp 234 triliun.