2 Sikap Jokowi yang Disebut 'Menekan' Prabowo Dibongkar Said Didu, Pemakzulan Gibran Salah Satunya

Ketua Umum Bara JP (Barisan Relawan Jokowi Presiden), Willem Frans Ansanay, bahkan mengungkapkan bahwa instruksi tersebut memang datang langsung dari Jokowi.

Hal itu ia sampaikan dalam pelantikan pengurus DPP Bara JP 2025–2030 di Museum Joang ’45, Jakarta, Sabtu (13/9/2025).

“Semangat mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran bukan hanya kemauan Bara JP, tetapi merupakan amanat dari pembina utama Bara JP yaitu Bapak Joko Widodo. Bahwa Bara JP harus menjadi organisasi relawan yang mengawal pemerintahan Prabowo-Gibran dua periode,” kata Frans.

Menurutnya, Jokowi menekankan agar relawan mengawal penuh pemerintahan baru. Capaian satu periode dinilai belum cukup, sehingga dibutuhkan dua periode agar transformasi bangsa yang digagas Presiden Prabowo dapat terealisasi.

“Jadi kita bulatkan saja dua periode, supaya transformasi bangsa yang digagas Presiden Prabowo bisa terwujud,” ujar Frans.

Bara JP, lanjut Frans, siap menyuarakan program-program Prabowo-Gibran sekaligus mengonsolidasikan dukungan masyarakat.

“Untuk percaya kepada pemerintah ini, yaitu Prabowo sebagai Presiden dan Mas Gibran sebagai Wakil Presiden,” tambahnya.

Jika dilihat lebih dalam, dua pernyataan Jokowi yang dipersoalkan Said Didu sebenarnya mencerminkan bagaimana relasi politik di Indonesia sering kali tidak lepas dari dinamika keluarga, loyalitas, dan kalkulasi kekuasaan.

Pernyataan soal pemakzulan Gibran jelas menunjukkan posisi Jokowi yang ingin menegaskan bahwa kursi presiden dan wakil presiden tidak bisa dipisahkan.

Secara konstitusi memang demikian, namun di mata publik, pernyataan itu bisa ditafsirkan sebagai bentuk perlindungan kepada putranya.

Sementara arahan kepada relawan untuk mendukung Prabowo-Gibran dua periode memperlihatkan betapa Jokowi masih ingin terlibat dalam arah politik ke depan, meski secara resmi sudah tidak menjabat lagi. Hal inilah yang oleh sebagian kalangan dianggap sebagai “cawe-cawe”.

Namun pada akhirnya, publik sendiri yang akan menilai: apakah langkah Jokowi itu murni demi stabilitas pemerintahan, ataukah sekadar menjaga keberlanjutan politik keluarga. Yang jelas, perdebatan ini memperlihatkan bahwa demokrasi Indonesia masih terus diuji oleh tarik-menarik kepentingan, baik personal maupun institusional.

>>>Update berita terkini di Googlenews Surya.co.id