2 Sikap Jokowi yang Disebut 'Menekan' Prabowo Dibongkar Said Didu, Pemakzulan Gibran Salah Satunya

SURYA.co.id - Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu, kembali menyoroti dinamika politik nasional.

Ia menilai mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah dua kali mengeluarkan pernyataan yang dianggap memberi tekanan kepada Presiden Prabowo Subianto.

Melalui akun X (Twitter) pribadinya, @msaid_didu, pada Minggu (21/9/2025), Said Didu menyampaikan pandangannya tersebut.

Ia merinci dua momen yang menurutnya dapat diartikan sebagai bentuk "ancaman" politik dari Jokowi terhadap Prabowo.

Situasi pertama terjadi pada 6 Juni 2025, saat muncul isu pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Sedangkan momen kedua berlangsung pada 19 September 2025, ketika Jokowi secara terang-terangan menyampaikan dukungan agar pasangan Prabowo-Gibran dapat kembali maju pada periode berikutnya.

“Sudah 2 (dua) kali Jokowi ‘mengancam’ Presiden @prabowo: 1) 6 Juni 2025: soal pemaksulan Gibran. Pemilihan Presiden itu satu paket, maknanya: kalau mau jatuhkan anak saya, maka Prabowo juga harus jatuh," tulis Said Didu.

"2) 19 September 2025: Jokowi perintahkan dukung Prabowo-Gibran 2 periode, maknanya: kalau Prabowo mau maju jadi Capres 2029 maka harus bersama anak saya (Gibran),” lanjutnya.

Unggahan tersebut kemudian memicu diskusi luas di kalangan warganet.

Ada yang mendukung pandangan Said Didu dan menilai komentar itu relevan, namun ada pula yang ragu terhadap narasi 'cawe-cawe' Jokowi dalam pemerintahan Prabowo-Gibran.

Berikut selengkapnya ucapan Jokowi.

1. Soal Pemakzulan Gibran, Jokowi Tegaskan “Prabowo-Gibran Satu Paket”

Pernyataan pertama terjadi di Solo, Jawa Tengah, Jumat (6/6/2025). Saat itu Jokowi merespons isu pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yang belakangan ramai dibahas setelah Forum Purnawirawan Prajurit TNI melayangkan surat kepada DPR, MPR, dan DPD RI.

“Ya negara ini kan negara besar yang memiliki sistem ketatanegaraan. Ya diikuti saja proses sesuai ketatanegaraan kita,” kata Jokowi, dikutip dari Kompas.com.

Menurut Jokowi, tuntutan seperti itu adalah hal biasa dalam demokrasi. “Itu dinamika demokrasi kita. Biasa saja. Biasa. Dinamika demokrasi kan ya seperti itu,” tambahnya.