Sosok Gulang Winarno, Eks Kadis LH Ponorogo yang Gugat Sugiri Sancoko dan Agus Usai Kena OTT KPK

“Sanksi yang dijatuhkan cacat hukum,” tegasnya.

Melalui gugatan ini, Gulang meminta dipulihkan ke posisi semula sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Ia juga menuntut ganti rugi dengan rincian:

• Kerugian materiil: Rp1.000.000.001
• Kerugian immateriil: Rp186 juta

Sementara itu, perwakilan Bagian Hukum Setda Pemerintah Kabupaten Ponorogo, Indra Aji Saputra, memastikan bahwa pemerintah daerah menghormati seluruh proses hukum yang berjalan.

“Intinya kami siap melakukan sidang dan mengikuti proses hukum. Pemkab mem-backup semuanya,” tegasnya.

Sosok Gulang Winarno

Gulang Winarno adalah seorang ASN asal Ponorogo yang pernah memimpin Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Ponorogo.

Dengan latar belakang pendidikan hukum dan manajemen, ia dikenal aktif mendorong berbagai program lingkungan, seperti gerakan Go Green dan edukasi Adiwiyata untuk sekolah-sekolah.

Pada tahun 2025, namanya menjadi sorotan setelah ia dinonaktifkan dari jabatannya selama 12 bulan karena tuduhan pelanggaran netralitas ASN pada masa Pilkada.

Gulang mengaku tidak pernah melakukan kampanye dan menyampaikan sanggahan resmi kepada Bupati Ponorogo.

Ia kemudian mengajukan gugatan perdata, menilai keputusan tersebut tidak memiliki dasar hukum yang kuat.

Meski begitu, Gulang tetap menunjukkan sikap tenang dan mengatakan bahwa ia bangga pernah memimpin DLH dan berkontribusi untuk pembangunan daerah.

Kini, ia ditempatkan sebagai staf di Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah sambil menempuh upaya hukum untuk memulihkan haknya.

Baca juga: Sudah Terjerat OTT KPK, Sugiri Sancoko dan Agus Pramono Juga Digugat Mantan Anak Buah

Uang hingga Mobil Mewah Disita dalam Kasus OTT Sugiri Sancoko

Pengusutan kasus dugaan suap dan gratifikasi yang menjerat Bupati Ponorogo nonaktif, Sugiri Sancoko terus bergulir. 

Usai operasi tangkap tangan (OTT) pada Jumat (7/11/2025), tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan besar-besaran di Ponorogo dan Madiun, Jawa Timur (Jatim), selama tiga hari berturut-turut.

Sejumlah barang bukti mulai dari dokumen penting, uang tunai hingga mobil mewah disita penyidik.

Penyidik KPK mulai menggeledah enam lokasi pada Selasa (11/11/2025). Penggeledahan dipusatkan pada ruang kerja Bupati Ponorogo dan Sekda yang berada di Gedung Graha Krida Praja, serta kantor BKPSDM.