Judi Online Dan Pinjol Menggema Di DPRD Jatim, PKS Desak Perda Baru Terapkan Regulasi Lebih Tegas

Ringkasan Berita:

 

Fraksi PKS mengusulkan agar penegakkan lebih tegas dalam pelarangan judi online dan pinjol ilegal di Jatim.

 

Pengguna judi online di Jawa Timur menjadi terbanyak keempat di Indonesia dengan nilai transaksi Rp 1.052 triliun.

 

Perda Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat diharapkan menjadi dasar pelarangan praktik judol dan pinjol ilegal.

 

SURYA.CO.ID, KOTA SURABAYA - Fenomena judi online (judol) dan pinjaman ilegal atau pinjol ilegal yang kian memperihatinkan, menuntut segera dituntaskannya pembahasan regulasi yang juga harus tegas.

Mulai dari larangan hingga implementasinya di lapangan harus dimuat ketentuan yang mengikat.

Ini disampaikan Fraksi PKS DPRD Jatim menyusul penggodokan Perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.

Di antara tiga poin penting dalam Raperda ini memang terkait dengan fenomena judol dan pinjol ilegal. 

"Kami menyarankan agar Raperda lebih tegas memuat ketentuan tentang larangan setiap orang untuk melakukan kejahatan pinjol ilegal dan judol yang mengganggu ketenteraman dan ketertiban ruang digital di Jawa Timur," kata anggota F-PKS DPRD Jatim, Harisandi Savari saat dikonfirmasi, Kamis (30/10/2025). 

Penggodokan perubahan Perda ini telah dimulai beberapa hari lalu. Perubahan regulasi ini diusulkan oleh Komisi A DPRD Jatim. 

Saat ini, pembahasan sudah sampai pada pandangan fraksi. Fenomena judol dan pinjol menjadi salah satu atensi khusus dewan mengingat data pengguna di Jawa Timur yang terbilang besar, belum lagi dampak yang ditimbulkan. 

Data yang dipaparkan Komisi A dalam rapat paripurna sebelumnya, jumlah pemain judol di Jawa Timur  mencapai 135.227 orang dengan nilai transaksi Rp 1.051 triliun.

Dari data tersebut, Provinsi Jawa Timur menempati posisi keempat jumlah pengguna judol terbanyak di Indonesia. 

Harisandi mengungkapkan, penegasan larangan sangat penting dilakukan sebagai pijakan berikutnya dalam pelindungan masyarakat. 

"Sebagaimana di setiap jenis tenteram dan tertib lainnya  di Perda yang lama, selalu didahului dengan pasal yang memuat larangan untuk masyarakat dalam bingkai tenteram dan tertib," jelas Harisandi. 

Selain itu, Harisandi mengungkapkan bahwa dalam regulasi ini hendaknya juga memuat pencegahan dan penindakan terhadap pelaku pinjol ilegal dan judol yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Provinsi sesuai dengan kewenangannya. 

Misalnya, dimulai dari  kewenangan terhadap Pejabat Provinsi berserta ASN, Pegawai BLUD dan BUMD Jatim. 

Ini penting untuk memberikan keteladanan di masyarakat serta meningkatkan kinerja pelayanan publik di Jawa Timur yang bebas dari gangguan atau ancaman dampak sosial dan ekonomi akibat kejahatan di ruang digital. 

Gen Z Beri Edukasi Bahaya Judol