Ringkasan Berita:

• DPRD Jatim pangkas anggaran seremonial dan kegiatan OPD pada APBD 2026 karena tantangan fiskal.
• Penyusutan Dana Transfer ke Daerah (TKD) Jatim lebih dari Rp2 triliun jadi penyebab utama.
• Kunjungan kerja ke luar negeri yang dibiayai APBD dihapus total untuk 2026, melanjutkan kebijakan 2025.
• Anggaran kunker ke luar negeri yang dihemat digeser ke program pro-rakyat yang menyentuh masyarakat langsung.

SURYA.co.id, SURABAYA - DPRD Jatim memastikan efisiensi anggaran utamanya pada sejumlah kegiatan seremonial bakal tetap dilakukan pada tahun 2026.

Wakil Ketua DPRD Jatim, Deni Wicaksono, menegaskan salah satu implementasi efisiensi anggaran itu adalah menghapus perjalanan dinas ke luar negeri yang dibiayai oleh APBD Jatim untuk tahun 2026. 

Deni menuturkan kebijakan ini dilakukan lantaran menyusutnya dana transfer ke daerah atau TKD yang menuntut DPRD Jatim untuk melakukan efisiensi anggaran.

"Apalagi, jumlah pengurangan untuk Jawa Timur berkisar Rp2 triliun lebih. Kita akan mengepras terkait salah satunya seremoni-seremoni di 2026 ke depan akan sangat dikurangi. Kemudian biaya-biaya di masing-masing OPD," kata Deni saat dikonfirmasi dari Surabaya, Kamis (30/10/2025).

Kunjungan kerja ke luar negeri juga dipastikan dihapus untuk tahun 2026.

Saat ini DPRD Jatim memang tengah membahas tentang Rancangan APBD Jatim 2026.

Deni mengakui sejak awal pembahasan Rancangan APBD Jatim 2026, tidak ada pembahasan untuk anggaran kunjungan kerja ke luar negeri.

Ini melanjutkan penghapusan yang dilakukan pada P-APBD Jatim 2025.

Anggaran Kunker Digeser

Dalam pembahasan tersebut, DPRD Jatim menggeser belasan miliar anggaran kunker luar negeri ke berbagai program pro rakyat atau yang menyentuh masyarakat secara langsung.

"Sebenarnya dari kemarin ketika efisiensi kami sudah tidak mengagendakan kunjungan kerja ke luar negeri," ujarnya.

Menurut Deni, sebetulnya penghapusan kunjungan luar negeri bukan melulu karena pengepresan dana TKD maupun moratorium dari pemerintah pusat.

"Sebelum moratorium pun kami sudah melakukan ini, melihat efisiensi, kemudian kebutuhan masyarakat, kami sudah tidak menganggarkan itu," ucap Deni.

Ketua DPRD Jatim Musyafak Rouf pun kembali memastikan bahwa tidak akan ada kunjungan kerja ke luar negeri tahun depan.

"Sama seperti tahun 2025 yang tidak ada kunjungan kerja ke luar negeri. Ini juga termasuk eksekutif," kata Musyafak.