Dana Transfer Ke Jember Susut Rp 270 Miliar, Pemda Diminta Perketat Belanja Pos Kurang Prioritas

 "Contoh adanya peningkatan alokasi dana untuk pembangunan fisik sekolah tahun ini yang akan terus meningkat," ulas Gus Fawait.

Penulis: Imam Nahwawi | Editor: Deddy Humana
Diskominfo Pemkab Jember
PEMANGKASAN ANGGARAN - Bupati Jember, Muhammad Fawait menyapa warha di Desa Karangharjo, Kecamatan Silo, Senin (6/10/2025). Ia memaparkan pengurangan dana transfer pusat ke Kabupaten Jember. 

SURYA.CO.ID, JEMBER - Berkurangnya transfer ke daerah (TKD) juga dialami Pemkab Jember. Tahun 2026 depan, pengurangan dana transfer dari pusat ke Kabupaten Jember mencapai Rp 270 miliar.

Kondisi ini menjadi tantangan Pemkab Jember dalan penyusunan fiskal pengunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026.

Bupati Jember, Muhammad Fawait mengatakan penurunan dana transfer, termasuk Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan kebijakan nasional. Sehingga semua daerah di Indonesia pasti terdampak. 

Menurutnya ada alasan kebijakan pengurangan dana transfer itu, karena pemerintah pusat juga memberikan kompensasi lain untuk daerah.

"Kalaupun DAK sama DAU berkurang, In Syaa Allah, saya akan berupaya bantuan-bantuan seperti Banpres yang turun ke Jember akan semakin besar," kata Gus Fawait, Rabu (8/10/2025).

Gus Fawait menilai akan ada banyak kementrian yang menurunkan program di Kabupaten Jember untuk pembangunan, ini agar tidak merepotkan pemerintah daerah.

 "Contoh adanya peningkatan alokasi dana untuk pembangunan fisik sekolah tahun ini yang akan terus meningkat," ulas Gus Fawait.

Sementara Ketua DPRD Jember, Ahmad Halim meminta Pemkab Jember lebih inovatif dalam membelanjakan anggaran di tengah turunnya dana transfer.

"Penurunan dana transfer ini menuntut Pemkab Jember untuk lebih inovatif dan efisien dalam mengelola keuangan daerah," kata Halim.

Berkurangnya dana transfer ini mengakibatkan APBD Jember 2026 menyusut, dari Rp 4,7 triliun jadi Rp 4,5 triliun.

"Kreativitas dan efisiensi menjadi kunci agar Jember tetap bisa tumbuh meski dengan keterbatasan anggaran," ucap politisi Partai Gerindra ini.

Halim meminta Pemkab Jember untuk fokus pada fiskal anggaran pembangunan dan kebutuhan dasar masyarakat. Serta memperketat pos belanja yang kurang prioritas.

"Mengevaluasi ulang belanja operasi di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar efisien tanpa mengganggu pelayanan publik. Mengingat pembahasan APBD 2026 akan dimulai pekan ini," tuturnya. *****

Sumber: Surya
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved