Sosok Dalang Penyunatan Uang Kompensasi Sopir Angkot yang Diberi Dedi Mulyadi, Bukan Dadang Kosasih?

SURYA.co.id - Dalang di balik penyunatan uang kompensasi sopir angkot di jalur Puncak, Bogor yang diberikan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mulai terungkap.

Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bogor, Dadang Kosasih yang awalnya dicurigai sebagai sosok di balik penyunatan uang kompensasi sopir angkot, kini balik menunjuk pihak lain. 

Dadang Kosasih menuding Kelompok Koperasi Serba Usaha (KKSU) lah yang menjadi dalang penyunatan uang kompensasi tersebut.

Hal itu diungkapkan Dadang saat berbincang dengan Dedi Mulyadi via telepon yang ditayangkan di youtube Kang Dedi Mulyadi Channel pada Minggu (6/4/2025). 

Seperti diketahui, adanya penyunatan itu kali pertama diungkap sopir angkot bernama Emen. 

• Dedi Mulyadi Lega Potongan Uang Kompensasi Sopir Angkot Dikembalikan, Masih Pantau: Saya Kekeuh

Emen mengaku uang Rp1 juta yang harusnya didapatkan lantas disunat Rp200.000 dan diberikan kepada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Namun, setelah viral, pernyataan itu diralat oleh Emen.

Dedi Mulyadi dalam investigasinya menanyakan hal itu kepada Dadang Kosasih melalui sambungan telepon.

Dadang Kosasih membantah bahwa Dishub Kabupaten Bogor memotong uang kompensasi sopir angkot seperti isu yang beredar.

Menurut Dadang, awalnya dia melakukan penindakan kepada sejumlah sopir angkot yang masih beroperasi.

Kemudian, salah satu sopir angkot mengaku kepada Dadang Kosasih bahwa ada pungutan sebesar Rp200.000 dari uang kompensasi tersebut.

Dadang Kosasih lalu menuding KKSU yang menjadi wadah bagi sopir dan pemilik angkot, lah yang melakukan penyunatan. 

"Saya tanya ke sopir, kenapa kamu beroperasi. (Dia jawab) 'kan saya dipungut Rp 200.000. Untuk gantikan Rp 200.000 itu, saya makanya beroperasi'. Baru di situ saya baru punya data siapa yang mungut, ternyata KKSU," ujar Dadang kepada Dedi Mulyadi.

"Jadi KKSU (yang pungut)? tanya Dedi.

"KKSU," jawab Dadang.

Setelah mengetahui adanya pungutan, lanjut Dadang, ia pun meminta bantuan kepada Organisasi Angkutan Darat (Organda) dan Dishub Provinsi Jabar untuk melakukan mediasi antara KKSU dan sopir angkot.