Bantahan Nono Sampono, Eks Jenderal yang Terseret Kasus Pagar Laut Tangerang, Ancam Pidanakan Ini

"Pemohon dikoordinir kepala desa, bersama sekdes dan staf jajaran. Mereka yang mencari figur-figur itu, dibuatkan PM1, SPPT dan PKKPR. Lalu diajukan ke BPN. BPN ketika persetujuan ini ada, otomatis secara sistem sudah pemukiman," katanya. 

Dalam pengajuan itu ditentukan lokasi titik tanah tersebut yang ternyata di laut.

"Ketika PKKPR terbit. BPN hanya sebagai operator. Dia hanya menjalankan, lalu mengumumkan," katanya.  

Dalam proses pengukuran, menurut Henri dilakukan dengan drone. 

"Beberapa kali lewat di langit kami. Kami pikir diintimidasi. Ternyata drone," katanya. 

Diakui Henri, secara langsung Agung Sedayu Group memang tidak terlibat dalam proses jual beli lahan ini. 

Namun, dia melihat hal yang aneh karena ketika atas nama warga masih berupa SHGB namun ketika dibeli perusahaan menjadi SHM.

Fakta lainnya, dia menghubung-hubungkan antara sertifikasi lahan itu dengan proyek strategis nasional (PSN) PIK 2 yang melibatkan Agung Sedayu Group. 

Dia  melihat kejanggalan dalam penerbitan peraturan daerah Kabupaten Tangerang yang dibuat tahun 2020 dan disahkan tahun 2022. 

Sementara Perpres tentang PSN tahun 2020, lalu proses pemagaran laut selesai tahun 2022 dan sertifikasi lahan dilakukan dari tahun 2023-2024. 

"Mengapa daftar PSN PIK 2, masuk pada daftar PSN 2024," seru Henri. 

Pernyataan Henri ini langsung dibantah Paman Nurlette. 

"Sertifikat itu tidak serta merta diterbitkan. Itu harus ada izin lokasi, pertimbangan teknis dari pertanahan," tegas Paman Nurlette.

Henri pun tak mau kalah dan terus mencecar Paman Nurlette.  

"Saya tanya, dimana letak PSN 1.800 hektar? Dimana lokasinya? kami tidak menemukan 1.800 hektar. Tunjukkan pada publik, jangan hanya omon-omon. Jangan-jangan PSN ini fiktif hanya untuk mencari perizinan," tudingnya.