Sosok Jenderal TNI Bintang 2 yang Muncul saat Tanah Eks Wapres Jusuf Kalla Diduga Diserobot Mafia

Ringkasan Berita:

• Sengketa lahan 16,4 hektar antara PT Hadji Kalla dan PT GMTD kembali memanas di Makassar.
• Jusuf Kalla marah besar karena tanah miliknya hendak dieksekusi oleh pengadilan.
• Jenderal TNI bintang dua, Mayor Jenderal Achmad Adipati, terlihat di lokasi saat eksekusi berlangsung.

SURYA.co.id - Seorang perwira TNI bintang 2 mendadak muncul di tengah polemik Tanah Mantan Wapres Jusuf Kalla Diduga Diserobot Mafia.

Kasus sengketa lahan seluas 16,4 hektar di Makassar antara PT Hadji Kalla dan PT Gowa Makassar Tourism Development (GMTD) kembali menarik perhatian publik.

Lahan yang disebut-sebut milik perusahaan milik Jusuf Kalla, mantan Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, tengah menjadi pusat kontroversi setelah rencana eksekusi dilakukan oleh Pengadilan Negeri Makassar.

Situasi makin memanas ketika di media sosial beredar foto seorang perwira tinggi TNI yang tampak hadir di lokasi saat proses eksekusi berlangsung.

 Dalam foto tersebut, sang jenderal terlihat sedang berbincang dengan seseorang tanpa mengenakan seragam dinas.

Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad) Kolonel Inf Donny Pramono membenarkan kehadiran jenderal tersebut.

Ia mengungkapkan bahwa sosok dalam foto itu adalah Mayor Jenderal TNI Achmad Adipati Karna Widjaja, yang kini menjabat sebagai Staf Khusus Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD).

Baca juga: Duduk Perkara Tanah Eks Wapres Jusuf Kalla Diduga Diserobot Mafia, Pihak Ini Klaim Eksekusi Sah

“Perlu saya sampaikan bahwa benar, Mayor Jenderal TNI Achmad Adipati Karna Widjaja saat ini menjabat sebagai Staf Khusus Kepala Staf Angkatan Darat,” ujar Donny saat dikonfirmasi Kompas.com, Rabu (12/11/2025).

Meski demikian, pihak TNI AD belum mengambil kesimpulan terkait alasan kehadiran Achmad Adipati di lokasi tersebut.

Donny menegaskan bahwa institusi tengah menelusuri latar belakang dan maksud keberadaannya untuk memastikan semua sesuai aturan militer.

Ia menambahkan, setiap prajurit, apalagi yang menjabat posisi strategis, wajib menjunjung tinggi profesionalitas, netralitas, serta dilarang terlibat dalam urusan pribadi atau kepentingan pihak tertentu di luar kedinasan.

“Karena itu, TNI Angkatan Darat memandang penting untuk menelusuri terlebih dahulu fakta dan kronologi secara objektif sebelum memberikan pernyataan lebih lanjut,” tegas Donny.

Sementara itu, kemarahan Jusuf Kalla terkait rencana eksekusi lahan miliknya menjadi sorotan lain. Kalla menilai 

tindakan tersebut tidak adil dan menegaskan akan menempuh langkah hukum sesuai prosedur yang berlaku.