Wawancara Eksklusif Bawaslu Jatim, Antisipasi Dampak Hoaks Jelang Pemilu 2024

Artinya peluangnya sangat tipis?

Sulit banget. Ini waktunya mempersenjatai kita, saya sebagai pengawas, masyarakat dan termasuk saksi-saksi partai politik agar ready.

Karena suara itu amanah dari rakyat. Dan amanah itu ke person. Sampai sekarang kan masih proporsional terbuka. Jadi, sama-sama harus memastikan bahwa suara itu ada di orang yang tepat.

Tadi juga disinggung mengenai hoaks. Menurut anda, apa yang akan Bawaslu lakukan untuk menekan hoaks serta dampaknya?

Jadi kalau terkait dengan hoaks itu memang kami sudah belajar banyak. Bahkan sejak Pilkada 2020, khususnya Bawaslu Jawa Timur sudah punya engagement yang cukup dekat dengan temen platform.

Di sisi yang lain, teman-teman platform juga sudah mulai meningkatkan kapasitas mesinnya. Sehingga begitu ada laporan masuk terkonfirmasi, bisa langsung ditake down oleh mereka.

Kalau sekarang, kami levelnya mengantisipasi impact. Jadi sudah bukan lagi hoaksnya.

Tapi dampaknya. Karena di negara lain itu butuh waktu sekitar seminggu untuk menghentikan proses penyebaran informasi itu.

Nah, seminggu ini kan bisa mempengaruhi beberapa orang. Sehingga bayangan kami terkait dengan hoaks itu tidak hanya butuh kolaborasi kami dengan platform. Tapi butuh kolaborasi juga dengan KPU dan peserta Pemilu.

Kenapa?, karena kalau misalkan ada hoaks atau disinformasi terkait dengan penyelenggaraan. Misalnya surat suara satu kontainer, itu akan kami serahkan kepada teman KPU untuk diklarifikasi. Karena yang punya otoritas adalah mereka.

Nah kalau untuk calon, kami akan serahkan kepada teman-teman peserta. Karena mereka yang bisa menjelaskan apakah isu itu benar atau tidak benar.

Jadi memang masih agak panjang jalan untuk ke sana, tapi kami cukup beruntung, karena kampanye kan 75 hari. Kami pribadi optimis, sampai pada masa tahapan kampanye nanti, kami sudah punya sistem how to handle hoaks dan impact-nya.

Ada yang dituduh curi start kampanye. Misalnya Pak Anies Baswedan. Sebenarnya gimana aturan mainnya?

Ketika bicara tentang kampanye, itu yang harus diidentifikasi adalah peserta kampanyenya terlebih dahulu.

Apakah yang bersangkutan punya eligible untuk melakukan kampanye atau tidak. Pertanyaannya adalah sampai detik ini, satu-satunya pihak yang dapat kampanye adalah partai politik. Maksudnya dapat itu dia sudah ditetapkan sebagai peserta pemilu termasuk nomor urutnya.

Nah untuk Pak Anies misalkan, pimpinan kami kan sudah mengatakan, bahwa secara aturan tidak ada yang dilanggar. Tapi secara etika tidak baik. Karena seharusnya pada start yang sama.

Misalkan ada yang datang ke Jawa Timur dan diteriaki Presiden, menurut Bawaslu gimana?

Kami akan lakukan pencegahan, karena yang kami antisipasi adalah, jangan sampai bawa isu sara, jangan sampai mengganggu gugat ideologi negara, jangan sampai black campaign.

Atau misalkan dia, ada beberapa item yang memang dilarang oleh undang-undang untuk melakukan itu.

Tapi kami tidak akan menyasar yang bersangkutan. Kami akan mengingatkan pada pemerintah daerah. Bahwa kalau memang itu diidentifikasi sebagai kampanye, ini loh yang tidak boleh. Karena, misalkan contoh, alat peraga kampanye otoritasnya masih di Perda. Belum masih di Pemilu. Itu pertama.

Yang kedua, selain terkait dengan peserta pemilu identifikasi kampanye itu bukan semata-mata visi misi dan citra diri, tapi harus ada unsur ajakan. Itu salah satu unsur. Itu yang harus kita cermati bersama.

Untuk kasus itu, sebagaimana arahan pimpinan kami memang belum ada peserta pemilu untuk pasangan capres/cawapres. Belum ada yang dilanggar cuma tidak elok.

Yang menarik, kalau mau belajar, saya sempat ke negara sebelah Amerika Serikat, kampanye itu bahkan saat pemungutan suara.

Kalau di Indonesia kan masih ada masa tenang. Kalau di sana enggak, sepanjang mereka 500 kaki dari TPS. Dan harus tertib.

Itu menurut saya, mungkin kita sama-sama memahami bagaimana Pemilu itu diselenggarakan termasuk tahapan kampanye.

Sepanjang menjadi anggota Bawaslu, apa ada pengalaman yang tidak bisa dilupakan?

Salah satu yang tidak bisa saya lupakan adalah ketika Pilkada di salah satu kabupaten/kota di Jawa Timur harus diulang seluruhnya. Dan itu bukan hanya pemungutan suaranya. Tapi sampai penyusunan daftar pemilih.

Yang tidak bisa saya lupakan adalah pada saat itu saya tidak ikut rombongan besar. Pemprov, orang RI. Saya milih bergerak sendiri. Dan itu kenapa saya tidak bisa lupa, karena saya di situ benar-benar didampingi oleh temen-temen pengawas di bawah.

Dan di situ kami bisa mengidentifikasi ternyata ada TPS yang penghitungannya dimulai sebelum waktu yang ditentukan atau mendahului.

Di situ jadi pelajaran buat saya, bisa jadi kita tidak harus ikut sampel besarnya, tapi kita harus ambil sampel sendiri.

Bahkan waktu itu, jajaran saya hampir tidak bisa pulang. Karena yang jemput mogok. Kesulitan untuk kembali ke titik kumpul. Itu salah satu cerita jadi pengawas Pemilu yang mungkin tidak akan pernah saya lupakan.

Selain misalnya saya harus melihat jajaran saya melakukan pengawasan verfikasi parpol.

Tim kami itu kan ada yang dapat data dari teman KPU, ada yang tidak. Ketika dia dapat data sekalipun, maka dia harus berada di medan yang cukup menantang. Dan itu dilakukan di musim hujan kemarin. Itu menurut saya bagian dari bahwa saya di provinsi tidak boleh main-main.

Sepanjang anda jadi anggota Bawaslu, apa pernah ada yang mencoba mendekati untuk mendapatkan bantuan supaya menang?

Saya tidak pernah. Tidak munafik saya ingin merasakan. Maksudnya itu merasakan dirayu, gimana sih metode atau caranya.

Saya khawatirnya memang, jangankan secara prinsip, dari penampakan saya sudah menakutkan. Jadi apes atau beruntung, saya tidak pernah begitu.

Kalau misalkan ketika diskusi kemudian minta tolong untuk tolong bantu kawal suara kami. Saya bilang, tanpa kalian minta tolong itu sudah menjadi tugas kami. Yang harus dipastikan adalah saya tidak hanya melakukan untuk anda, saya melakukan untuk Pemilu. Saya akan mengawasi semua suara di semua peserta. Itu mandat undang-undang.

Apa pernah mendapat ancaman, provokasi atau tekanan?

Ini untungnya jadi jomblo. Tidak ada unsur penekanan ke saya. Saya belum berkeluarga. Jadi kalaupun ada yang mengancam, hanya bisa mengancam saya dan itu tidak akan ngefek. Jadi ancaman ke orang sekitar saya menjadi netral. Itu mungkin kenapa hingga detik ini saya tidak merasa terancam.

Saya menduga gini, temen-temen di Jawa Timur sudah paham bahwa saya hanya ada hitam putih tegak lurus. Karena basic saya dari hukum. Kalau misalkan rekapitulasi di tingkat provinsi, saya termasuk orang yang tidak boleh meninggalkan ruangan rekap. Karena saya yang kemudian mengidentifikasi berdasarkan pengetahuan hukum saya.

Sebagai pengawas Pemilu, apa yang ingin anda sampaikan kepada partai politik, bakal calon presiden/bakal calon wakil presiden, termasuk bagaimana nanti Bawaslu mengawasi daftar pemilih tetap?

Jadi kalau terkait dengan khususnya proses pemutakhiran data pemilih, saya minta tolong kepada masyarakat Indonesia, khususnya Jawa Timur. Pastikan nama anda ada di dalam daftar pemilih. Bisa dicek di aplikasi. Kalau tidak ada, daftarkan nama anda. Datang ke teman-teman PPS, bahwa belum terdaftar di daftar pemilih.

Kemudian pastikan anda berada di tempat yang tepat. Maksudnya, jangan sampai kita terdaftar di daerah yang lain. Karena ini akan mempengaruhi keterwakilan.

Dan terkait daftar pemilih, saya minta tolong kepada teman-teman partai politik, ayo kita sama-sama kawal proses ini. Karena dari daftar pemilih itulah sumber suara yang nanti akan anda dapatkan pada saat proses pemungutan dan penghitungan suara.

Apa yang menjadi pesan Bawaslu Jatim, karena saat ini sudah memasuki tahun politik. Hiruk pikuk sudah mulai terasa?

Untuk warga Jawa Timur, saya ingin mengajak untuk bersama-sama menjaga integritas penyelenggaraan Pemilu 2024.

Tolong awasi kami sebagai penyelenggara, termasuk teman-teman KPU. Karena bagaimana pun juga proses penyelenggaraan Pemilu 2024 bukan hanya di tangan kami, tapi juga tangan anda sebagai pemilik kedaulatan rakyat di Jawa Timur.