Wawancara Eksklusif Bawaslu Jatim, Antisipasi Dampak Hoaks Jelang Pemilu 2024

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Badan Pengawas Pemilu Jawa Timur (Bawaslu Jatim) turut berkonsentrasi pada pencegahan munculnya kabar bohong atau hoaks, beserta dampak yang ditimbulkan menjelang Pemilu 2024.

Belajar dari berbagai pengalaman pemilu sebelumnya, Bawaslu Jatim memastikan, untuk Pemilu 2024 sudah bisa memperkirakan langkah apa yang akan diambil untuk mengatasi potensi tersebut.

Komisioner Bawaslu Jatim, Purnomo Satriyo Pringgodigdo menjelaskan, sejak Pilkada 2020, pihaknya sudah menjalin kerja sama dengan berbagai platform. Seperti diketahui, penyebaran hoaks memang kerap berseliweran melalui media sosial.

"Di sisi yang lain, teman-teman platform juga sudah mulai meningkatkan kapasitas mesinnya. Sehingga begitu ada laporan masuk, terkonfirmasi bisa langsung di take down oleh mereka," kata Purnomo dalam serial wawancara eksklusif yang dipandu oleh Direktur Pemberitaan Tribun Network Febby Mahendra Putra pada Kamis (9/2/2023).

Menurut Purnomo, untuk saat ini Bawaslu juga berkonsentrasi pada antisipasi efek yang bisa ditimbulkan dengan adanya hoaks atau disinformasi.

Dalam hal ini, lanjutnya, Bawaslu juga melakukan kolaborasi dengan penyelenggara maupun peserta Pemilu.

Selain urusan hoaks, Bawaslu Jaitm juga banyak mengulas bagaimana hal-hal krusial yang menjadi konsentrasi menjelang Pemilu 2024.

Apalagi, kontestasi mendatang merupakan Pemilu serentak pertama di Indonesia. Baik Pileg, Pilpres hingga Pilkada akan digelar di tahun yang sama.

Simak selengkapnya dalam petikan wawancara berikut:

Apa yang menjadi krusial poin dalam pengawasan Pemilu 2024, apalagi ini merupakan pesta demokrasi serentak pertama?

Jadi, kalau bicara tentang Pemilu 2024, kita memang tidak bisa bicara hanya satu. Tapi, akan berbicara banyak variabel. Kami akan mulai dari proses verifikasi partai politik kemarin untuk memastikan bahwa pihak-pihak yang menjadi peserta Pemilu itu punya legitimasi yang valid. Itu pertama.

Yang kedua, kita juga akan berbicara pemutakhiran data pemilih.

Kenapa begitu?, karena kalau kita ingat di 2019, yang namanya daftar pemilih tetap itu sampai berubah tiga kali. Kemudian nanti kita akan masuk pada proses kampanye.

Kita harus make sure, bahwa bukan saja peserta mendapatkan haknya atau melakukan kampanye. Tapi, memang masyarakat mendapatkan informasi yang cukup tentang siapa dan bagaimana peserta pemilu sehingga mereka punya referensi saat melakukan pemungutan suara.

Sampai pada akhirnya nanti, saat proses rekapitulasi dan penetapan kami dari Bawaslu Jawa Timur harus memastikan bahwa suara rakyat benar-benar sampai ke wakil yang memang dipilihnya. Tapi, apakah cuma itu?, tidak.