Wawancara Eksklusif Bawaslu Jatim, Antisipasi Dampak Hoaks Jelang Pemilu 2024

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Badan Pengawas Pemilu Jawa Timur (Bawaslu Jatim) turut berkonsentrasi pada pencegahan munculnya kabar bohong atau hoaks, beserta dampak yang ditimbulkan menjelang Pemilu 2024.

Belajar dari berbagai pengalaman pemilu sebelumnya, Bawaslu Jatim memastikan, untuk Pemilu 2024 sudah bisa memperkirakan langkah apa yang akan diambil untuk mengatasi potensi tersebut.

Komisioner Bawaslu Jatim, Purnomo Satriyo Pringgodigdo menjelaskan, sejak Pilkada 2020, pihaknya sudah menjalin kerja sama dengan berbagai platform. Seperti diketahui, penyebaran hoaks memang kerap berseliweran melalui media sosial.

"Di sisi yang lain, teman-teman platform juga sudah mulai meningkatkan kapasitas mesinnya. Sehingga begitu ada laporan masuk, terkonfirmasi bisa langsung di take down oleh mereka," kata Purnomo dalam serial wawancara eksklusif yang dipandu oleh Direktur Pemberitaan Tribun Network Febby Mahendra Putra pada Kamis (9/2/2023).

Menurut Purnomo, untuk saat ini Bawaslu juga berkonsentrasi pada antisipasi efek yang bisa ditimbulkan dengan adanya hoaks atau disinformasi.

Dalam hal ini, lanjutnya, Bawaslu juga melakukan kolaborasi dengan penyelenggara maupun peserta Pemilu.

Selain urusan hoaks, Bawaslu Jaitm juga banyak mengulas bagaimana hal-hal krusial yang menjadi konsentrasi menjelang Pemilu 2024.

Apalagi, kontestasi mendatang merupakan Pemilu serentak pertama di Indonesia. Baik Pileg, Pilpres hingga Pilkada akan digelar di tahun yang sama.

Simak selengkapnya dalam petikan wawancara berikut:

Apa yang menjadi krusial poin dalam pengawasan Pemilu 2024, apalagi ini merupakan pesta demokrasi serentak pertama?

Jadi, kalau bicara tentang Pemilu 2024, kita memang tidak bisa bicara hanya satu. Tapi, akan berbicara banyak variabel. Kami akan mulai dari proses verifikasi partai politik kemarin untuk memastikan bahwa pihak-pihak yang menjadi peserta Pemilu itu punya legitimasi yang valid. Itu pertama.

Yang kedua, kita juga akan berbicara pemutakhiran data pemilih.

Kenapa begitu?, karena kalau kita ingat di 2019, yang namanya daftar pemilih tetap itu sampai berubah tiga kali. Kemudian nanti kita akan masuk pada proses kampanye.

Kita harus make sure, bahwa bukan saja peserta mendapatkan haknya atau melakukan kampanye. Tapi, memang masyarakat mendapatkan informasi yang cukup tentang siapa dan bagaimana peserta pemilu sehingga mereka punya referensi saat melakukan pemungutan suara.

Sampai pada akhirnya nanti, saat proses rekapitulasi dan penetapan kami dari Bawaslu Jawa Timur harus memastikan bahwa suara rakyat benar-benar sampai ke wakil yang memang dipilihnya. Tapi, apakah cuma itu?, tidak.

Karena di Jawa Timur kita masih harus mengalami atau menjadi imbas terhadap isu hoaks misalkan. Itu akan mempengaruhi pilihan masyarakat. Itu yang juga menjadi tantangan kami di Jawa Timur untuk 2024.

Banyak pendapat yang menyatakan verifikasi parpol kemarin itu banyak dinamika. Ada yang kader ganda, dari pengamalan anda adakah sesuatu yang perlu diperhatikan nanti?

Kalau terkait verifikasi partai politik itu memang temuan kami banyak. Contoh misalnya ada ganda eksternal.

Itu dia diklaim oleh lebih dari dua tiga partai. Atau misalkan ada teman-teman partai yang meng-input satu nama itu lebih dari dua sampai lima kali. Itu cerita di lapangan.

Nah, kalau kembali ke pertanyaan tadi. Jawa Timur ini, kami cukup diuntungkan, karena secara jumlah penduduk kita besar sekali. Sehingga ketika pun harus dibagi dengan jumlah partai itu maka secara relatif hampir tidak ada masalah. Beda misalnya dengan teman-teman di provinsi yang lain.

Sehingga, mereka harus mengulang proses verifikasi faktualnya.

Tapi apa pelajarannya, adalah bahwa ternyata proses menyiapkan peserta pemilu itu bukan sebuah proses yang sama dengan cerita pembuatan Candi Prambanan. Satu malam jadi. Ini jadi pelajaran buat kami. Karena pencegahan kan merupakan bagian dari kewenangan kami.

Jadi, kami ke depannya memang harus mengingatkan kepada masyarakat yang mendirikan partai atau terlibat dalam partai untuk mulai mempersiapkan diri dari awal. Setidaknya sudah tahu bahwa ada jumlah yang harus disiapkan oleh partai politik untuk bisa melalui proses verifikasi.

Nah itu menjadi pelajaran yang cukup signifikan sehingga harapannya di Pemilu 2029 ataupun Pemilu 2034 nanti, proses ini tidak lagi tersendat-sendat seperti sekarang.

Ada pendapat yang mengatakan, kalau mau diverifikasi secara benar maka tidak hanya partai yang akan lolos. Menurut pengalaman anda bagaimana?

Kalau berdasarkan pengalaman kami di proses pengawasan verifikasi parpol memang, itu cukup menantang tapi lebih pada sisi geografis. Yang naik turun gunung turuni lembah.

Jadi kalau Jawa Timur, jumlah penduduk sangat amat besar sehingga untuk memenuhi kuota yang dipersyaratkan oleh undang-undang bisa jadi memang tidak cukup berat. Itu yang pertama.

Kedua, yang mungkin juga harus dipahami kita bersama adalah ternyata proses verfak itu tidak melakukan verifikasi terhadap keseluruhan anggota. Tapi cukup uji petik atau sampling atas seluruh anggota yang didaftarkan oleh partai politik tersebut. Dan di lapangan cukup macem-macem. Misalnya dipikir ngasih bansos, jadi ketika kami melakukan verifikasi faktual.

Tapi bahwa ada yang tidak mengakui sebagai anggota partai itu ada. Tapi jauh lebih banyak yang dia mengakui sebagai anggota partai.

Mekanismenya sangat mudah sekarang, kalau dulu saya ingat ketika saya di provinsi yang lain orang itu memang ketika didatangi dia mengaku.

Kalau sekarang nggak. Didatangi tidak ketemu, dikumpulkan. Dikumpulkan tidak datang juga, bisa lewat video call. Bahkan yang terakhir itu bukan cuma video call, tapi rekaman video.

Tapi kami sebagai pengawas pemilu harus memastikan bahwa yang bersangkutan adalah yang memegang KTP dan KTA dari yang bersangkutan sendiri.

Jadi kalau kita lihat dari proses pengawasannya, itu menarik.

Ada yang beranggapan suara itu bisa diatur-atur. Bagaimana Bawaslu menanggapi ini. Dan bagaimana menurut pengetahuan dan pengalaman anda?

Jadi karena saya sudah ikut Pemilu sebelum tahun 1999, kalau jaman dulu masih amat sangat mungkin.

Karena, misalkan kita proses rekapnya berjenjangnya panjang banget. Dari TPS ke desa/kelurahan, baru ke kecamatan, kabupaten/kota, provinsi hingga nasional.

Jadi secara jenjang itu panjang. Setiap ada kewenangan potensi penyalahgunaannya ada.

Kedua, kita harus mau mengakui bahwa secara sumberdaya manusia kita sangat amat terbatas.

Contoh misalnya di jenjang pengawas pemilu hanya punya satu orang untuk mengawasi di TPS, dari awal proses logistik sampai nanti proses rekap yang itu nanti bisa 3X24 jam lebih.

Dari temen-temen saksi misalkan, kita harus mengakui bahwa tidak semua partai mengirimkan saksinya. Memang ada keterbatasan-keterbatasan kalau dulu.

Tapi kalau sekarang, misalkan kita sudah beberapa kali melalui proses proporsional terbuka dan teman-teman partai termasuk kami belajar banyak dari proses itu.

Ditambah dengan akses keterbukaan yang relatif lebih luas dibanding dulu. Sekarang dokumen itu bisa langsung diakses oleh saksi dan pengawas. Lewat bantuan teknologi. Itu akan jadi instrumen yang cukup membantu kami pengawas untuk ketika naik ke rekap berikutnya itu tinggal ngecek. Itu yang pertama.

Kedua, selain bantuan teknologi, di beberapa Pemilu rekapnya juga sudah mulai dipotong.

Kalau kita ingat dulu di tahun 2015 sempat ada isu untuk memotong rekap di tingkat kecamatan. Jadi dari TPS langsung rekap ke kabupaten/kota. Tapi kan tidak dieksekusi, tapi setidaknya sekarang tidak ada lagi rekap di tingkat desa/kelurahan.

Itu cukup membantu. Sehingga jaminan suara di TPS, bisa langsung terpantau di kecamatan untuk naik ke tingkat pusat.

Artinya peluangnya sangat tipis?

Sulit banget. Ini waktunya mempersenjatai kita, saya sebagai pengawas, masyarakat dan termasuk saksi-saksi partai politik agar ready.

Karena suara itu amanah dari rakyat. Dan amanah itu ke person. Sampai sekarang kan masih proporsional terbuka. Jadi, sama-sama harus memastikan bahwa suara itu ada di orang yang tepat.

Tadi juga disinggung mengenai hoaks. Menurut anda, apa yang akan Bawaslu lakukan untuk menekan hoaks serta dampaknya?

Jadi kalau terkait dengan hoaks itu memang kami sudah belajar banyak. Bahkan sejak Pilkada 2020, khususnya Bawaslu Jawa Timur sudah punya engagement yang cukup dekat dengan temen platform.

Di sisi yang lain, teman-teman platform juga sudah mulai meningkatkan kapasitas mesinnya. Sehingga begitu ada laporan masuk terkonfirmasi, bisa langsung ditake down oleh mereka.

Kalau sekarang, kami levelnya mengantisipasi impact. Jadi sudah bukan lagi hoaksnya.

Tapi dampaknya. Karena di negara lain itu butuh waktu sekitar seminggu untuk menghentikan proses penyebaran informasi itu.

Nah, seminggu ini kan bisa mempengaruhi beberapa orang. Sehingga bayangan kami terkait dengan hoaks itu tidak hanya butuh kolaborasi kami dengan platform. Tapi butuh kolaborasi juga dengan KPU dan peserta Pemilu.

Kenapa?, karena kalau misalkan ada hoaks atau disinformasi terkait dengan penyelenggaraan. Misalnya surat suara satu kontainer, itu akan kami serahkan kepada teman KPU untuk diklarifikasi. Karena yang punya otoritas adalah mereka.

Nah kalau untuk calon, kami akan serahkan kepada teman-teman peserta. Karena mereka yang bisa menjelaskan apakah isu itu benar atau tidak benar.

Jadi memang masih agak panjang jalan untuk ke sana, tapi kami cukup beruntung, karena kampanye kan 75 hari. Kami pribadi optimis, sampai pada masa tahapan kampanye nanti, kami sudah punya sistem how to handle hoaks dan impact-nya.

Ada yang dituduh curi start kampanye. Misalnya Pak Anies Baswedan. Sebenarnya gimana aturan mainnya?

Ketika bicara tentang kampanye, itu yang harus diidentifikasi adalah peserta kampanyenya terlebih dahulu.

Apakah yang bersangkutan punya eligible untuk melakukan kampanye atau tidak. Pertanyaannya adalah sampai detik ini, satu-satunya pihak yang dapat kampanye adalah partai politik. Maksudnya dapat itu dia sudah ditetapkan sebagai peserta pemilu termasuk nomor urutnya.

Nah untuk Pak Anies misalkan, pimpinan kami kan sudah mengatakan, bahwa secara aturan tidak ada yang dilanggar. Tapi secara etika tidak baik. Karena seharusnya pada start yang sama.

Misalkan ada yang datang ke Jawa Timur dan diteriaki Presiden, menurut Bawaslu gimana?

Kami akan lakukan pencegahan, karena yang kami antisipasi adalah, jangan sampai bawa isu sara, jangan sampai mengganggu gugat ideologi negara, jangan sampai black campaign.

Atau misalkan dia, ada beberapa item yang memang dilarang oleh undang-undang untuk melakukan itu.

Tapi kami tidak akan menyasar yang bersangkutan. Kami akan mengingatkan pada pemerintah daerah. Bahwa kalau memang itu diidentifikasi sebagai kampanye, ini loh yang tidak boleh. Karena, misalkan contoh, alat peraga kampanye otoritasnya masih di Perda. Belum masih di Pemilu. Itu pertama.

Yang kedua, selain terkait dengan peserta pemilu identifikasi kampanye itu bukan semata-mata visi misi dan citra diri, tapi harus ada unsur ajakan. Itu salah satu unsur. Itu yang harus kita cermati bersama.

Untuk kasus itu, sebagaimana arahan pimpinan kami memang belum ada peserta pemilu untuk pasangan capres/cawapres. Belum ada yang dilanggar cuma tidak elok.

Yang menarik, kalau mau belajar, saya sempat ke negara sebelah Amerika Serikat, kampanye itu bahkan saat pemungutan suara.

Kalau di Indonesia kan masih ada masa tenang. Kalau di sana enggak, sepanjang mereka 500 kaki dari TPS. Dan harus tertib.

Itu menurut saya, mungkin kita sama-sama memahami bagaimana Pemilu itu diselenggarakan termasuk tahapan kampanye.

Sepanjang menjadi anggota Bawaslu, apa ada pengalaman yang tidak bisa dilupakan?

Salah satu yang tidak bisa saya lupakan adalah ketika Pilkada di salah satu kabupaten/kota di Jawa Timur harus diulang seluruhnya. Dan itu bukan hanya pemungutan suaranya. Tapi sampai penyusunan daftar pemilih.

Yang tidak bisa saya lupakan adalah pada saat itu saya tidak ikut rombongan besar. Pemprov, orang RI. Saya milih bergerak sendiri. Dan itu kenapa saya tidak bisa lupa, karena saya di situ benar-benar didampingi oleh temen-temen pengawas di bawah.

Dan di situ kami bisa mengidentifikasi ternyata ada TPS yang penghitungannya dimulai sebelum waktu yang ditentukan atau mendahului.

Di situ jadi pelajaran buat saya, bisa jadi kita tidak harus ikut sampel besarnya, tapi kita harus ambil sampel sendiri.

Bahkan waktu itu, jajaran saya hampir tidak bisa pulang. Karena yang jemput mogok. Kesulitan untuk kembali ke titik kumpul. Itu salah satu cerita jadi pengawas Pemilu yang mungkin tidak akan pernah saya lupakan.

Selain misalnya saya harus melihat jajaran saya melakukan pengawasan verfikasi parpol.

Tim kami itu kan ada yang dapat data dari teman KPU, ada yang tidak. Ketika dia dapat data sekalipun, maka dia harus berada di medan yang cukup menantang. Dan itu dilakukan di musim hujan kemarin. Itu menurut saya bagian dari bahwa saya di provinsi tidak boleh main-main.

Sepanjang anda jadi anggota Bawaslu, apa pernah ada yang mencoba mendekati untuk mendapatkan bantuan supaya menang?

Saya tidak pernah. Tidak munafik saya ingin merasakan. Maksudnya itu merasakan dirayu, gimana sih metode atau caranya.

Saya khawatirnya memang, jangankan secara prinsip, dari penampakan saya sudah menakutkan. Jadi apes atau beruntung, saya tidak pernah begitu.

Kalau misalkan ketika diskusi kemudian minta tolong untuk tolong bantu kawal suara kami. Saya bilang, tanpa kalian minta tolong itu sudah menjadi tugas kami. Yang harus dipastikan adalah saya tidak hanya melakukan untuk anda, saya melakukan untuk Pemilu. Saya akan mengawasi semua suara di semua peserta. Itu mandat undang-undang.

Apa pernah mendapat ancaman, provokasi atau tekanan?

Ini untungnya jadi jomblo. Tidak ada unsur penekanan ke saya. Saya belum berkeluarga. Jadi kalaupun ada yang mengancam, hanya bisa mengancam saya dan itu tidak akan ngefek. Jadi ancaman ke orang sekitar saya menjadi netral. Itu mungkin kenapa hingga detik ini saya tidak merasa terancam.

Saya menduga gini, temen-temen di Jawa Timur sudah paham bahwa saya hanya ada hitam putih tegak lurus. Karena basic saya dari hukum. Kalau misalkan rekapitulasi di tingkat provinsi, saya termasuk orang yang tidak boleh meninggalkan ruangan rekap. Karena saya yang kemudian mengidentifikasi berdasarkan pengetahuan hukum saya.

Sebagai pengawas Pemilu, apa yang ingin anda sampaikan kepada partai politik, bakal calon presiden/bakal calon wakil presiden, termasuk bagaimana nanti Bawaslu mengawasi daftar pemilih tetap?

Jadi kalau terkait dengan khususnya proses pemutakhiran data pemilih, saya minta tolong kepada masyarakat Indonesia, khususnya Jawa Timur. Pastikan nama anda ada di dalam daftar pemilih. Bisa dicek di aplikasi. Kalau tidak ada, daftarkan nama anda. Datang ke teman-teman PPS, bahwa belum terdaftar di daftar pemilih.

Kemudian pastikan anda berada di tempat yang tepat. Maksudnya, jangan sampai kita terdaftar di daerah yang lain. Karena ini akan mempengaruhi keterwakilan.

Dan terkait daftar pemilih, saya minta tolong kepada teman-teman partai politik, ayo kita sama-sama kawal proses ini. Karena dari daftar pemilih itulah sumber suara yang nanti akan anda dapatkan pada saat proses pemungutan dan penghitungan suara.

Apa yang menjadi pesan Bawaslu Jatim, karena saat ini sudah memasuki tahun politik. Hiruk pikuk sudah mulai terasa?

Untuk warga Jawa Timur, saya ingin mengajak untuk bersama-sama menjaga integritas penyelenggaraan Pemilu 2024.

Tolong awasi kami sebagai penyelenggara, termasuk teman-teman KPU. Karena bagaimana pun juga proses penyelenggaraan Pemilu 2024 bukan hanya di tangan kami, tapi juga tangan anda sebagai pemilik kedaulatan rakyat di Jawa Timur.