Pemprov Jatim Tambah Alokasi Bansos PKH dan Sapaan untuk Masyarakat Prasejahtera

Ringkasan Berita:

• Proporsi dan struktur anggaran belanja tahun 2026 diungkap Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Anggaran belanja Pemprov Jatim terpangkas Rp 7 trilliun akibat dampak pengurangan dana transfer daerah dan juga kebijakan opsen pajak kendaraan bermotor.
• Meski ada pengurangan, namun anggaran bansos dan juga yang bersentuhan langsung dengan masyarakat tidak berkurang
• Selain PKH Plus dan KIP Jawara, anggaran untuk Program Rumah Tinggal Layak Huni (Rutilahu) juga menjadi prioritas Pemprov Jatim

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengungkapkan proporsi dan struktur anggaran belanja tahun 2026. 

Ia mengakui tahun 2026, anggaran belanja Pemprov Jatim praktis terpangkas Rp 7 trilliun akibat dampak pengurangan dana transfer daerah dan juga kebijakan opsen pajak kendaraan bermotor.

“Kontraksi yang terjadi bukan karena kurangnya kapasitas, skill atau manajemen pengelolaan keuangan Pemprov Jatim. Melainkan karena UU HKPD ada opsen pajak yang berdampak pada berkurangnya pendapatan Rp 4,2 Trilliun bahkan mulai Januari 2025," jelas Khofifah.

Baca juga: Senin Ini Pembahasan Pansus, Anggota DPRD Jatim Diminta Amati Semua BUMD Milik Pemprov Jatim

“Berikutnya juga ada Dana Transfer dari pemerintah pusat yang berkurang ke Jatim sebesar Rp 2,8 Trilliun. Jadi secara natural kita total sudah berkurang Rp 7 Trilliun,” imbuhnya.

Anggaran Bansos Tak Berkurang

Meski kontraksi pendapatan Jatim cukup signifikan, pihaknya memastikan bahwa anggaran bansos dan juga yang bersentuhan langsung dengan masyarakat tidak berkurang. 

Justru adanya efisiensi membuat Pemprov Jatim kian cermat memetakan anggaran belanja untuk mempertajam belanja prioritas program untuk masyarakat. 

“Struktur APBD Tahun Anggaran 2026 meliputi Pendapatan Daerah sebesar Rp26,3 triliun, Belanja Daerah sebesar Rp27,2 triliun, dan Pembiayaan Daerah sebesar Rp916,7 miliar,” kata Khofifah.

Baca juga: Bansos 2025 Kapan Cair Lagi? Berikut Cara Cek NIK KTP Lewat Hp dan Situs Resmi cekbansos.kemensos

Meskipun mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, belanja telah dirumuskan, difokuskan dan ditajamkan di sektor prioritas dengan tujuan pembangunan dan penyejahteraan masyarakat Jawa Timur. 

"Kita rapat internal Pemprov Jatim  detail sekali. Mana yang tidak perlu, mana yang perlu. Misalnya anggaran untuk PKH Plus ditambah, anggaran untuk Kepala Rumah Tangga Perempuan (KRTP) juga kita tingkatkan dikemas dalam program KIP Jawara," tutur Gubernur Jatim.

Program Rutilahu Jadi Prioritas

Selain PKH Plus dan KIP Jawara, anggaran untuk Program Rumah Tinggal Layak Huni (Rutilahu) juga menjadi prioritas Pemprov Jatim. 

"Di tengah dinamika seperti ini, tetap prioritas untuk memberikan sapaan kepada masyarakat di level Desil 1 sampai 4 (prasejahtera) kita tambahkan," tegasnya. 

Meski struktur pendapatan tahun 2026 tampak turun, namun Gubernur Khofifah menegaskan bahwa sejatinya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jatim tercatat naik sebesar Rp 695 Milyar, atau bertambah 4 persen. 

Ke depan Pemprov Jatim siap melakukan banyak sinergi dengan berbagai pihak sebagai upaya meningkatkan capaian tanpa bergantung sepenuhnya pada APBD. Upaya ini ditempuh salah satunya dengan aktif menggelar misi dagang.

Tak hanya ke luar pulau tapi juga ke luar negeri. Misi dagang ke Singapura mencatatkan transaksi yang sangat besar yaitu 4,16 trilyun dan mendorong perdagangan ekspor impor sebagai mesin pertumbuhan ekonomi. 

“Ini melengkapi beberapa sesi misi dagang sebelumnya yang masing-masing mencatatkan transaksi berkisar setengah trilliundi beberapa provinsi hingga lebih dari 1 trilliun di beberapa provinsi lainnya,” pungkasnya.

BACA BERITA SURYA.CO.ID LAINNYA DI GOOGLE NEWS