Senin Ini Pembahasan Pansus, Anggota DPRD Jatim Diminta Amati Semua BUMD Milik Pemprov Jatim

SURYA.CO.ID, KOTA SURABAYA - Wacana pembentukan Pansus BUMD terus menjadi perbincangan di internal DPRD Jatim menjelang dibahas dalam Rapat Paripurna, Senin (3/11/2025) besok.

Mayoritas fraksi sudah menunjukkan gelagat setuju pembentukan pansus untuk mengukur kinerja BUMD milik Pemprov Jatim. 

Ketua DPRD Jatim, Musyafak Rouf tidak memungkiri bahwa mayoritas fraksi di Gedung Indrapura bakal menyetujui pembentukan pansus.

Asalkan pansus ini memelototi seluruh BUMD yang ada. "Semua fraksi kayaknya sudah setuju," kata Musyafak, Minggu (2/11/2025). 

Berdasarkan penjelasan di internal dewan belum lama ini, rencana pembentukan pansus ini karena wakil rakyat menilai BUMD belum sepenuhnya optimal.

Misalnya dalam memberikan sumbangsih Pendapatan Asli Daerah atau PAD untuk Pemprov Jawa Timur, padahal ada banyak BUMD yang dimiliki. 

Dari data, Pemprov Jatim memiliki 7 BUMD dengan 51 persen saham mayoritas dan 3 BUMD (penyertaan) dengan saham Minoritas.

Namun dari kacamata dewan, tidak semua BUMD tersebut dalam kondisi prima dan optimal dalam menyumbangkan PAD meski dapat penyertaan modal begitu besar. 

Musyafak mengatakan, pansus ini tentu nantinya akan mempelajari penyertaan modal yang linier dengan pendapatan yang dihasilkan. Begitu pula dengan personalia di dalamnya, apakah sudah memenuhi kriteria dari sisi profesionalitas. 

Sebab, dewan ingin BUMD ke depan bisa optimal. Utamanya, di tengah tantangan fiskal daerah yang dihadapi Pemprov Jatim. 

Ini lantaran dana Transfer ke Daerah atau TKD dari pemerintah pusat menyusut. Sehingga, berbagai sumber PAD lain harus digenjot secara optimal termasuk BUMD. "Komisi C selama ini sudah mengawasi secara langsung," ujar Musyafak. 

Lebih jauh politisi senior ini mengatakan, saat pansus ini dibentuk lalu dalam prosesnya mendapati BUMD yang tidak sehat dan tak bisa diselamatkan, maka bukan tidak mungkin akan muncul rekomendasi untuk membubarkan BUMD tersebut. "Karena BUMD seharusnya mencari potensi PAD," terang Musyafak. 

Belum lama ini, Wakil Ketua DPRD Jatim, Deni Wicaksono juga tak memungkiri arus dorongan pembentukan pansus BUMD kini semakin menguat di internal dewan. 

Sebab para wakil rakyat ingin BUMD optimal sebagai penopang pendapatan asli daerah atau PAD bagi Jawa Timur. 

"Hasil diskusi kami di DPRD bahwa ketika ada efisiensi anggaran, maka memang harus menambah PAD," kata Deni.