Sosok Mantan Sekretaris BUMN yang Prediksi Kasus Ijazah Jokowi Bisa Berakhir Anti Klimaks

Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimly Asshiddiqie, turut menanggapi usulan tersebut. Ia menyebut bahwa mediasi tersebut sejalan dengan prinsip restorative justice yang telah diatur dalam KUHP dan KUHAP terbaru.

“Syaratnya, Rismon dan kawan-kawan harus bersedia dengan segala konsekuensinya kalau terbukti sah atau tidak sah. Itu masing-masing harus ada risiko," kata Jimly.

Roy Suryo Tegas Menolak Mediasi

Namun, tawaran mediasi langsung mendapat penolakan keras dari Roy Suryo dan tim kuasa hukumnya.

Kuasa hukum Roy, Ahmad Khozinudin, menilai bahwa mediasi bukan jalan yang tepat karena dianggap tidak akan membuka kebenaran terkait polemik ijazah Jokowi.

Terlebih, perkara tersebut saat ini sudah masuk ranah pidana.

Ahmad menegaskan bahwa Presiden Jokowi sebagai pelapor harus hadir di pengadilan.

"Karena ini kasus pidana bukan kasus perdata... Hari ini di kasus pidana yang Saudara Joko Widodo sendiri melaporkan, maka Saudara Joko Widodo harus masuk ke pengadilan," ujar Ahmad dalam wawancara yang turut dihadiri Roy Suryo, Kamis (20/11/2025), dikutip dari Kompas TV.

Ia juga menyinggung Komisi Reformasi Polri agar tidak mengalihkan fokusnya ke isu ijazah Jokowi, melainkan berkonsentrasi membenahi internal Polri.

"Semestinya fokus ngurusi institusi Polri... bukan sibuk ngurusi ijazah Jokowi," tegasnya.
Ahmad juga menyoroti dugaan kriminalisasi terhadap kliennya dan pihak lain yang kini telah berstatus tersangka.

"Jadi sekali lagi jangan lencengkan atau jatuhkan marwah institusi yang baru dibentuk oleh Pak Prabowo untuk mendamaikan ijazah palsu," lanjut Ahmad.
Pihak Roy Suryo pun menegaskan bahwa pembuktian kasus ijazah Jokowi harus dituntaskan.

"Sekali ijazah itu diprotes oleh rakyat tidak boleh dihentikan di tengah jalan... tidak boleh diwariskan kepada generasi selanjutnya," ujarnya.

>>>Update berita terkini di Googlenews Surya.co.id