Kubu Roy Suryo Cs Ungkap Penyebab Kasus Ijazah Jokowi Berlarut-larut, Singgung Hakim MK Arsul Sani

Ringkasan Berita:

• Sengketa ijazah Jokowi di KIP memunculkan temuan baru seperti arsip KPU yang dimusnahkan dan ketiadaan dokumen akademik di UGM.
• Ahmad Khozinudin menyebut polemik berlarut karena Jokowi enggan menunjukkan ijazahnya.
• PSI dianggap ikut terlibat meski dinilai tidak diperlukan.
• Arsul Sani dipuji karena memilih membuka ijazahnya tanpa kewajiban hukum.

SURYA.co.id - Polemik mengenai keabsahan ijazah milik mantan Presiden Joko Widodo kembali menjadi sorotan setelah kuasa hukum pakar telematika Roy Suryo, Ahmad Khozinudin, mengaitkan isu tersebut dengan salah satu hakim Mahkamah Konstitusi (MK), Arsul Sani.

Pernyataan itu ia sampaikan saat menyoroti proses sengketa informasi yang hingga kini masih berlangsung dan belum menemukan titik akhir.

Sengketa terkait dokumen pendidikan Jokowi kini memasuki babak baru di Komisi Informasi Pusat (KIP).

Sidang terbaru yang digelar pada Senin (17/11/2025) justru menghadirkan sejumlah temuan kontroversial yang memperluas perdebatan masyarakat.

Salah satu temuan yang mencuat adalah informasi bahwa arsip pencalonan Jokowi ketika menjadi Wali Kota Solo telah dimusnahkan oleh KPU Surakarta hanya setahun setelah proses pemilu.

Selain itu, Universitas Gadjah Mada (UGM) juga menyatakan tidak menyimpan dokumen berupa kartu rencana studi (KRS) maupun laporan Kuliah Kerja Nyata (KKN) atas nama Jokowi.

Rangkaian fakta tersebut mempertegas bahwa polemik ijazah tidak berhenti di satu titik, melainkan terus merambat ke berbagai institusi.

Menurut Ahmad Khozinudin, persoalan ini semestinya tidak perlu berlarut-larut hingga melibatkan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Ia menilai sumber masalah justru muncul karena Jokowi tidak bersedia memperlihatkan ijazahnya secara langsung.

Dalam program Kompas Petang yang tayang di YouTube KompasTV pada Rabu (19/11/2025), Ahmad menyampaikan, "Perkara ini menjadi lama, panjang, dan melelahkan, menguras energi anak bangsa.”

Ia menambahkan, “Bahkan, belakangan partai yang bernama PSI ikut-ikutan nimbrung, ikut mengeluarkan tenaga, padahal juga tidak dibutuhkan dalam kasus ini.”

Ahmad kemudian menyinggung sikap Jokowi yang disebut kerap menyatakan, "apa kewenangan rakyat untuk meminta" dan "apa kewajiban saudara Joko Widodo untuk memperlihatkan itu kepada rakyat."

Menurutnya, sikap tersebut menunjukkan egoisme dan membuat polemik semakin melebar.

Di sisi lain, Ahmad memuji langkah Arsul Sani yang memilih menunjukkan ijazahnya setelah mendapat tudingan serupa.