Progres Gebrakan Menkeu Purbaya Guyur Rp 200 T ke 6 Bank Nasional, Kini Malah Tambah Rp 76 Triliun

Ringkasan Berita:

• Pemerintah memindahkan Rp 200 triliun dari BI ke bank Himbara untuk memperkuat likuiditas dan menurunkan cost of fund.
• Ekonom menilai kebijakan hanya efektif jika sektor riil benar-benar membutuhkan kredit.
• Ada risiko dana mengendap, margin bank tertekan, hingga potensi pelemahan rupiah jika tata kelola buruk.
• Pemerintah kembali menambah Rp 76 triliun meski menuai kritik, untuk mendorong pemulihan ekonomi jangka pendek.

SURYA.co.id - Pemerintah kembali melakukan manuver besar dalam pengelolaan likuiditas perbankan.

Melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 276 Tahun 2025, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa resmi memindahkan dana pemerintah senilai Rp 200 triliun dari Bank Indonesia (BI) ke lima bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

Penempatan dana jumbo ini merupakan strategi untuk menurunkan biaya dana (cost of fund) sehingga bank bisa menyalurkan kredit lebih agresif ke sektor riil.

Dana tersebut didistribusikan ke BNI, BRI, Bank Mandiri, BTN, dan Bank Syariah Indonesia (BSI).

Rinciannya: Bank Mandiri Rp 55 triliun, BRI Rp 55 triliun, BNI Rp 55 triliun, BTN Rp 25 triliun, dan BSI Rp 10 triliun.

Pemerintah berharap tambahan likuiditas ini menjadi pemantik percepatan ekonomi di tengah lemahnya permintaan kredit.

Namun, efektivitas kebijakan ini masih memunculkan diskusi.

Menurut Kepala Ekonom Bank Permata, Josua Pardede, injeksi likuiditas hanya akan benar-benar bekerja jika diikuti permintaan dari dunia usaha.

Tanpa kebutuhan nyata dari sektor riil, kelebihan likuiditas justru bisa mengendap di perbankan.

Ia mengingatkan, "Kondisi ini malah berisiko menaikkan biaya dana dan menekan margin perbankan," ujarnya kepada Kompas.com, Sabtu (13/9/2025).

Selain itu, Josua menilai stabilitas kepercayaan pasar perlu dijaga.

Jika tata kelola penempatan dana tidak solid dan komunikasi kebijakan tidak jelas, investor asing berpotensi melepas aset domestik sehingga memberi tekanan pada nilai tukar rupiah.

Pandangan serupa disampaikan Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira.

Ia menilai ada risiko salah sasaran apabila bank terlalu longgar dalam menyalurkan kredit, terutama pada sektor yang belum matang atau memiliki potensi gagal tinggi.