Berani Hadapi Jusuf Kalla di Kasus Sengketa Tanah, Inilah Sosok Ali Said Presiden Direktur PT GMTD

JK juga mempertanyakan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi yang menurutnya cacat administrasi.

“Eksekusi kan harus didahului dengan constatering atau pengukuran. Mana pengukurannya? Mana orang BPN-nya? Mana orang camatnya? Kan tidak ada semua,” tambahnya.

JK kembali menegaskan bahwa lahan 16,4 hektare tersebut memiliki alas hak resmi dari BPN yang diterbitkan sejak 1996 dan masih berlaku hingga 2036.

“Kita kan punya suratnya, ada sertipikatnya, lalu-lalu tiba-tiba dia (GMTD) mengaku-ngaku. Itu perampokan namanya kan?” katanya.

Ia menilai kasus ini sebagai bentuk perampasan aset dan meminta aparat hukum bersikap objektif.
“Aparat keadilan berlaku adillah. Jangan dimaini,” tutup JK.

>>>Update berita terkini di Googlenews Surya.co.id