Prabowo dan Menkeu Purbaya Kontras Soal Utang Whoosh, Akan Dibiayai APBN? Ini Kata Menko Airlangga

Ringkasan Berita:

• Pemerintah belum memutuskan skema pembayaran utang proyek KCJB (Whoosh) lewat APBN.
• Airlangga Hartarto menegaskan, “Masih dalam pembahasan.”
• Presiden Prabowo membuka opsi memakai dana hasil korupsi untuk menutup utang.

SURYA.co.id - Respon Presiden Prabowo Subianto yang kontras dengan Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa terkait utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh masih jadi sorotan.

Ada kemungkinan nantinya utang tersebut akan dibayar menggunakan dana APBN.

Pembahasan mengenai cara pelunasan utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh dengan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) belum mencapai keputusan final.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan hal tersebut saat ditemui di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (7/11/2025).

“Masih dalam pembahasan,” ujar Airlangga singkat, melansir dari Kompas.com.

Proyek KCJB yang digadang-gadang sebagai simbol modernisasi transportasi Indonesia kini menghadapi tantangan berat.

Beban utang yang menumpuk membuat PT Kereta Api Indonesia (KAI) bersama tiga BUMN lain harus menanggung kerugian sesuai dengan porsi saham mereka di PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI), selaku perusahaan pengelola proyek.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyatakan niat pemerintah untuk menutup sebagian utang proyek menggunakan dana hasil pengembalian kasus korupsi.

Langkah ini menjadi salah satu opsi agar proyek strategis nasional tersebut tetap beroperasi tanpa mengganggu stabilitas fiskal.

Mengacu pada laporan keuangan per 30 Juni 2025 (unaudited) yang dirilis di situs resmi KAI, PSBI mencatat kerugian Rp4,195 triliun sepanjang 2024.

Jika dibagi rata, angka tersebut setara dengan kerugian sekitar Rp11,49 miliar per hari.

Tren kerugian juga berlanjut di 2025. Dalam enam bulan pertama tahun ini saja, PSBI sudah menanggung rugi sebesar Rp1,625 triliun.

Berdasarkan data kepemilikan, KAI menjadi pemegang saham mayoritas dengan porsi 58,53 persen, diikuti PT Wijaya Karya (Wika) 33,36 persen, Jasa Marga 7,08 persen, dan PTPN VIII sebesar 1,03 persen.

Struktur saham ini merupakan hasil penugasan sejak masa pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Dengan kondisi keuangan yang masih merugi, arah kebijakan pemerintah dalam menangani beban utang Whoosh menjadi sorotan publik.

Keputusan akhir terkait penggunaan APBN diyakini akan menentukan keberlanjutan proyek berteknologi tinggi pertama di Indonesia tersebut.

Baca juga: Imbas Respon Prabowo Kontras dengan Menkeu Purbaya Soal Utang Whoosh, Pukat UGM Minta Hati-hati

Beda Respon Prabowo dan Purbaya

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengaku setuju dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait misi proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh. 

Ia menilai proyek Whoosh memang tidak bisa dilihat semata dari sisi keuntungan finansial, melainkan juga memiliki misi besar dalam pembangunan regional. 

“Ada betulnya juga sedikit (pernyataan Jokowi). Karena kan Whoosh sebetulnya ada misi regional development juga,” kata Purbaya, dikutip dari acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia 2025 di Menara Bank Mega, Jakarta, Selasa (28/10/2025). 

Menurut Menkeu Purbaya, kehadiran Whoosh seharusnya mampu mendorong tumbuhnya ekonomi daerah di sekitar jalur kereta cepat tersebut. 

Namun, Purbaya menilai pengembangan kawasan di sekitar pemberhentian Whoosh masih belum maksimal. 

“Tapi yang regionalnya belum dikembangkan, mungkin, di mana ada pemberhentian di sekitar jalur Whoosh supaya ekonomi sekitar tumbuh. Itu yang mesti dikembangkan ke depan,” jelasnya. 

Pernyataan itu selaras dengan pandangan Presiden Jokowi yang menekankan bahwa proyek transportasi massal seperti Whoosh, MRT, LRT, dan KRL harus dinilai dari manfaat sosialnya. 

Jokowi menyebut proyek-proyek itu memberi social return on investment (SROI), seperti pengurangan kemacetan, penurunan emisi karbon, serta peningkatan produktivitas nasional.

Namun, Purbaya menegaskan bahwa pemerintah tidak akan menggunakan APBN untuk membayar utang Whoosh. 

Menkeu Purbaya menilai proyek tersebut berada di bawah pengelolaan korporasi Danantara, sehingga tanggung jawab keuangannya juga berada di sana. 

“Yang jelas sekarang saya belum dihubungi tentang masalah itu. Tapi kalau ini kan di bawah Danantara kan ya. Kalau di bawah Danantara kan mereka sudah punya manajemen sendiri, sudah punya dividen sendiri yang rata-rata setahun bisa Rp80 triliun atau lebih,” ujarnya dalam Media Gathering Kemenkeu di Bogor, Jawa Barat, Jumat (10/10/2025). 

Purbaya juga menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh terus-menerus menanggung risiko finansial dari proyek kerja sama yang dikelola secara bisnis. 

“Jangan kalau enak swasta, kalau enggak enak government. Posisi saya sekarang yang saya tahu seperti mana saya belum disusunin sama mereka,” pungkasnya. 

Pemerintah Indonesia dan China telah menyepakati restrukturisasi utang proyek Whoosh dengan memperpanjang tenor hingga 60 tahun, untuk menekan beban pembayaran tahunan menjadi sekitar Rp2 triliun. 

Kesepakatan ini diharapkan bisa memperbaiki kinerja keuangan proyek tanpa membebani fiskal negara. 

Purbaya menilai, jika dikelola dengan baik, Whoosh bisa memberi manfaat jangka panjang bagi perekonomian nasional, sejalan dengan gagasan Jokowi.

Tak mengikuti langkah Purbaya yang menolak sama sekali pemerintah campur tangan utang Whoosh, Presiden Prabowo menegaskan bahwa dirinya akan bertanggung jawab penuh.

Ia menegaskan bahwa pemerintah telah mempelajari seluruh aspek proyek kereta cepar tersebut.

“Nggak usah khawatir apa itu ribut-ribut Whoosh, saya sudah pelajari masalahnya, tidak ada masalah. Saya tanggung jawab nanti Whoosh itu semuanya,” kata Prabowo saat meresmikan Stasiun Tanah Abang Baru di Jakarta, Selasa (4/11/2025).

Menurut Prabowo, Indonesia adalah negara yang mampu dan memiliki kapasitas ekonomi untuk membiayai proyek strategis seperti Whoosh.

“Indonesia bukan negara sembarangan. Kita hitung tidak ada masalah itu. Jadi PT KAI gak usah khawatir, semua gak usah khawatir. Rakyat kita layani rakyat kita. Kita berjuang untuk rakyat,” ujarnya.

Prabowo menegaskan bahwa proyek seperti Whoosh harus dilihat dalam kerangka pelayanan publik, bukan semata perhitungan untung-rugi.

“Whoosh itu semua public transport di seluruh dunia jangan dihitung untung rugi, hitung manfaat gak untuk rakyat. Di seluruh dunia begitu. Ini namanya public service obligations,” tegasnya.

Ia juga menegaskan pentingnya subsidi negara untuk layanan publik termasuk transportasi sebagai bentuk kehadiran pemerintah.

“Tadi disampaikan oleh Menhub (Menteri Perhubungan) bahwa semua kereta api kita pemerintah subsidi 60 persen, rakyat bayar 20 persen. Ya ini kehadiran negara,” ucapnya.

Prabowo mengatakan bahwa dana subsidi dan pembiayaan publik berasal dari pajak dan kekayaan negara, sehingga setiap rupiah harus dikelola dengan penuh tanggung jawab dan tanpa kebocoran.

“Darimana uang itu? Uang itu dari uang rakyat, dari pajak, dari kekayaan negara. Makanya kita harus mencegah semua kebocoran. Kita sungguh-sungguh harus hentikan penyelewengan dan korupsi. Uang rakyat gak boleh dicuri karena akan kita kembalikan ke pelayanan untuk rakyat,” tegasnya.

Lebih lanjut, Presiden Prabowo juga mengingatkan agar isu terkait Whoosh tidak dipolitisasi.

“Jangan khawatir. Saya sudah sampaikan, semua saya sudah pelajari. Indonesia sanggup dan itu wajar semuanya itu. Jangan dipolitisasi, jangan kita menari di gendang orangnya. Mungkin ada pihak-pihak yang ingin menimbulkan kecemasan rakyat. Enggak. Tenang-tenang aja,” pungkasnya.

>>>Update berita terkini di Googlenews Surya.co.id