Prabowo dan Menkeu Purbaya Kontras Soal Utang Whoosh, Akan Dibiayai APBN? Ini Kata Menko Airlangga

Ringkasan Berita:

• Pemerintah belum memutuskan skema pembayaran utang proyek KCJB (Whoosh) lewat APBN.
• Airlangga Hartarto menegaskan, “Masih dalam pembahasan.”
• Presiden Prabowo membuka opsi memakai dana hasil korupsi untuk menutup utang.

SURYA.co.id - Respon Presiden Prabowo Subianto yang kontras dengan Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa terkait utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh masih jadi sorotan.

Ada kemungkinan nantinya utang tersebut akan dibayar menggunakan dana APBN.

Pembahasan mengenai cara pelunasan utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh dengan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) belum mencapai keputusan final.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan hal tersebut saat ditemui di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (7/11/2025).

“Masih dalam pembahasan,” ujar Airlangga singkat, melansir dari Kompas.com.

Proyek KCJB yang digadang-gadang sebagai simbol modernisasi transportasi Indonesia kini menghadapi tantangan berat.

Beban utang yang menumpuk membuat PT Kereta Api Indonesia (KAI) bersama tiga BUMN lain harus menanggung kerugian sesuai dengan porsi saham mereka di PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI), selaku perusahaan pengelola proyek.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyatakan niat pemerintah untuk menutup sebagian utang proyek menggunakan dana hasil pengembalian kasus korupsi.

Langkah ini menjadi salah satu opsi agar proyek strategis nasional tersebut tetap beroperasi tanpa mengganggu stabilitas fiskal.

Mengacu pada laporan keuangan per 30 Juni 2025 (unaudited) yang dirilis di situs resmi KAI, PSBI mencatat kerugian Rp4,195 triliun sepanjang 2024.

Jika dibagi rata, angka tersebut setara dengan kerugian sekitar Rp11,49 miliar per hari.

Tren kerugian juga berlanjut di 2025. Dalam enam bulan pertama tahun ini saja, PSBI sudah menanggung rugi sebesar Rp1,625 triliun.

Berdasarkan data kepemilikan, KAI menjadi pemegang saham mayoritas dengan porsi 58,53 persen, diikuti PT Wijaya Karya (Wika) 33,36 persen, Jasa Marga 7,08 persen, dan PTPN VIII sebesar 1,03 persen.

Struktur saham ini merupakan hasil penugasan sejak masa pemerintahan Presiden Joko Widodo.