Duduk Perkara Tanah Eks Wapres Jusuf Kalla Diduga Diserobot Mafia, Pihak Ini Klaim Eksekusi Sah

Dalam pernyataan resmi pada Senin (3/11/2025), perusahaan itu menjelaskan telah mengeksekusi lahan 16 hektare sesuai Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi No. 21 EKS/2012/PN.Mks jo No.228/Pdt.G/2000/PN.Mks.

“Kami bersyukur bahwa proses hukum telah berjalan secara adil dan transparan. Pelaksanaan eksekusi hari ini menandai berakhirnya sengketa panjang dan menjadi bukti nyata kepastian hukum di Indonesia,” ujar Presiden Direktur PT GMTD Tbk, Ali Said.

Kalla Group Bantah Terlibat dalam Kasus Perdata

Pihak PT Hadji Kalla menolak klaim eksekusi tersebut. Subhan Djaya Mappaturung, Chief Legal & Sustainability Officer Kalla, menegaskan bahwa perusahaannya tidak pernah menjadi tergugat atau turut tergugat dalam perkara yang dijadikan dasar eksekusi.

“Kami tidak pernah masuk dalam tergugat, tidak pernah masuk dalam turut menggugat. Jadi memang kami betul-betul independen. Kok tiba-tiba diajukan eksekusi, kan tidak mungkin,” tegas Subhan.

Perusahaan juga telah mengirim surat resmi ke PN Makassar untuk meminta pembatalan atau penundaan eksekusi, karena pihak yang disebut dalam eksekusi tidak pernah menguasai lahan tersebut.

Jusuf Kalla Turun Langsung

Kemarahan JK terekam jelas dalam video yang beredar luas. Datang mengenakan kemeja putih pada Rabu (5/11/2025), ia menegaskan bahwa lahan tersebut dibeli secara sah dari ahli waris Kerajaan Gowa.

“35 tahun lalu saya sendiri yang beli dan tidak ada (pernah bermasalah). Kami tidak ada hubungan hukum dengan GMTD, tidak,” kata JK.

Ia menuding ada rekayasa dan kepentingan tersembunyi di balik eksekusi itu.
“Jadi itu kebohongan rekayasa macam-macam. Itu permainan Lippo itu, ciri Lippo itu. Jangan main-main di Makassar,” ujarnya tegas.

JK juga mempertanyakan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi yang menurutnya cacat administrasi.

“Eksekusi kan harus didahului dengan constatering atau pengukuran. Mana pengukurannya? Mana orang BPN-nya? Mana orang camatnya? Kan tidak ada semua,” tambahnya.

Dugaan Kuat Adanya Mafia Tanah

JK kembali menegaskan bahwa lahan 16,4 hektare tersebut memiliki alas hak resmi dari BPN yang diterbitkan sejak 1996 dan masih berlaku hingga 2036.

“Kita kan punya suratnya, ada sertipikatnya, lalu-lalu tiba-tiba dia (GMTD) mengaku-ngaku. Itu perampokan namanya kan?” katanya.

Ia menilai kasus ini sebagai bentuk perampasan aset dan meminta aparat hukum bersikap objektif.
“Aparat keadilan berlaku adillah. Jangan dimaini,” tutup JK.

Kementerian ATR/BPN Turun Tangan

Menanggapi polemik tersebut, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menyatakan telah mengirim surat ke PN Makassar untuk mempertanyakan legalitas eksekusi, sebab lahan yang diklaim PT GMTD masih memiliki HGB sah atas nama PT Hadji Kalla dan tengah digugat di PTUN oleh pihak lain.

“Kami sudah kirim surat kepada Pengadilan di Kota Makassar bahwa intinya mempertanyakan proses eksekusi tersebut karena belum ada constatering,” jelas Nusron di Jakarta Selatan, Kamis (6/11/2025).

Sementara itu, PN Makassar melalui juru bicara Wahyudi Said mengaku belum menerima surat tersebut.

“Belum ada informasi yang bisa kita sampaikan, kita cek dulu suratnya apakah sudah sampai ke pengadilan atau bagaimana. Iya, kita cek dulu suratnya,” ujarnya.

>>>Update berita terkini di Googlenews Surya.co.id