Kelakuan Gubernur Riau Abdul Wahid Sebelum Kena OTT KPK, Ternyata Sudah Niat Minta Jatah Duit

Ringkasan Berita:

• Abdul Wahid disebut telah merencanakan sistem “jatah fee” sejak awal menjabat Gubernur Riau.
• Dalam rapat perdana, ia menegaskan bawahannya harus “tegak lurus” terhadap dirinya.
• Pernyataan “mataharinya adalah satu” menjadi simbol loyalitas tunggal kepada gubernur.

SURYA.co.id - Terungkap kelakuan Gubernur Riau Abdul Wahid sebelum terjaring OTT KPK, ternyata sudah niat minta duit sejak awal menjabat.

Gubernur Riau, Abdul Wahid, dikabarkan telah merancang sistem “jatah fee” sejak awal masa kepemimpinannya.

Dugaan tersebut terungkap dari hasil penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyebut, praktik itu bermula saat rapat perdana bersama jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Menurut Plt Deputi Penindakan KPK, Asep Guntur Rahayu, Abdul Wahid mengumpulkan seluruh pejabat dan staf SKPD dalam pertemuan resmi.

Dalam rapat itu, ia meminta semua pihak untuk patuh terhadap perintahnya tanpa pengecualian.

“Jadi, awal menjabat, dia sudah mengumpulkan seluruh SKPD termasuk dengan kepala-kepala dan staf-stafnya. Salah satu yang dikumpulkan adalah kepala-kepalanya di Dinas PUPR termasuk Kepala UPT Jalan dan Jembatan,” ujar Asep dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (5/11/2025), melansir dari Tribunnews.

Tak hanya itu, Abdul Wahid juga menggunakan istilah “mataharinya adalah satu” untuk menegaskan bahwa semua keputusan harus mengacu kepadanya.

“Saat dikumpulkan itulah, yang bersangkutan itu menyampaikan bahwa mataharinya adalah satu, harus tegak lurus kepada mataharinya, artinya kepada Gubernur,” tambah Asep.

Asep menjelaskan bahwa Gubernur mengancam akan mengevaluasi siapa pun yang tak menaati arahannya.

Ancaman tersebut kemudian dipahami bawahannya sebagai bentuk peringatan akan adanya mutasi atau pencopotan jabatan.

Setelah ultimatum itu, barulah muncul permintaan jatah fee di lingkungan Dinas PUPR-PKPP.

Baca juga: Rekam Jejak SF Hariyanto, Wakil Gubernur Riau yang Berpotensi Diperiksa KPK Imbas OTT Abdul Wahid

Namun, Abdul Wahid tidak meminta secara langsung.

Ia memanfaatkan perantara, yakni Kepala Dinas PUPR-PKPP, M Arief Setiawan, untuk mengumpulkan uang dari anak buah di dinas tersebut.

“Kemudian di bulan-bulan berikutnya, adalah permintaan-permintaan (jatah) melalui kepala dinasnya. Kalau PUPR, ya melalui Kepala Dinas PUPR-nya,” ujar Asep menegaskan.