Alasan Mahfud MD Ogah Lapor KPK Dugaan Mark-up Proyek Whoosh: Saya Tak Ada Kewajiban Lapor

Namun, hal ini harus diselidiki lebih jauh, untuk mendeteksi kemana uangnya dilarikan dan dinikmati siapa saja.

Dugaan itu, katanya diperkuat lagi dari pernyataan pengamat kebijakan publik Agus Pambagio dan Anthony Budiawan di salah satu televisi swasta beberapa waktu lalu, yang akhirnya mengonfirmasi apa yang dulu sudah didengarnya dan terberitakan sejak 5 tahun lalu.

"Apa-apa yang dulu sudah terberitakan atau 5 tahun lalu sudah terberitakan luas, sekarang dikonfirmasi langsung," kata Mahfud MD.

Mahfud pun menjelaskan dugaan mark-up hingga tiga kali lipat dalam proyek Whoosh ini.

Ia menyebut biaya pembangunan per kilometer mencapai USD 52 juta, jauh di atas standar internasional yang hanya USD 17–18 juta di China.

"Dugaan mark-upnya harus diperiksa, ini uang lari ke mana?" tanya Mahfud.

"Menurut perhitungan pihak Indonesia, biaya per 1 kilometer kereta Whoosh itu 52 juta US dolar. Tapi di Cina sendiri hitungannya hanya 17 sampai 18 juta US dolar. Jadi naik tiga kali lipat kan. Ini yang menaikkan siapa? Uangnya ke mana?" sambungnya.

Ia juga menilai, bunga utang Whoosh terus bertambah dan jumlahnya sangat besar, sehingga negara berpotensi tombok atau terpaksa menambah uang untuk menutup pembayaran.

"Sangat aneh karena ini merupakan satu bisnis B2B, bisnis to bisnis, BUMN dan BUMN sana. Tetapi sekarang hutangnya bertambah terus," ujar Mahfud.

"Bunga hutangnya saja setahun itu Rp 2 triliun. Bunga hutang saja. Sementara dari tiket hanya mendapat maksimal 1,5 triliun. Jadi setiap tahun utangnya bertambah, bunga berbunga terus, negara nomboki terus," paparnya.

Mahfud juga bilang, beban utang Whoosh membengkak karena perubahan skema pembiayaan dari tawaran Jepang dengan bunga 0,1 persen, ke Cina dengan bunga awal 2 persen yang kemudian naik menjadi 3,4 persen akibat pembengkakan biaya (overrun cost).

Menurut Mahfud, kalau melihat periode waktunya atau tenornya, pembayaran utang itu bisa berlangsung sampai 70 atau 80 tahun ke depan.

Reaksi KPK

Setelah podcast Terus Terang itu, pihak KPK sudah menanggapi pernyataan Mahfud MD soal dugaan mark-up di pengadaan proyek kereta cepat tersebut.

Ketua KPK Setyo Budiyanto mengaku belum menerima informasi resmi dari internal maupun eksternal.