Alasan Sebenarnya Jokowi Setuju Pembangunan Kereta Cepat Whoosh: Bukan Mencari Laba  

SURYA.CO.ID - Mantan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) kembali menegaskan bahwa proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) atau Whoosh tidak dibangun untuk mencari laba atau keuntungan finansial. 

Jokowi menilai, proyek pembangunan kereta cepat Whoosh adalah investasi sosial jangka panjang yang manfaatnya akan dirasakan langsung oleh masyarakat. 

Hal itu disampaikan Jokowi saat ditemui di Mangkubumen, Banjarsari, Kota Solo, Senin (27/10/2025). 

Menurut Jokowi, gagasan pembangunan Whoosh berawal dari persoalan kemacetan parah yang melanda wilayah Jabodetabek dan Bandung selama puluhan tahun. 

“Dari kemacetan itu negara rugi secara hitung-hitungan. Kalau di Jakarta saja sekitar Rp 65 triliun per tahun. Kalau Jabodetabek plus Bandung kira-kira sudah di atas Rp 100 triliun per tahun,” ujar Jokowi.

Baca juga: Menkeu Purbaya Emoh Bayar Utang Kereta Cepat Whoosh ke China Ditanggung APBN

Jokowi menjelaskan, pemerintah kemudian mengembangkan beragam moda transportasi massal seperti KRL, MRT, LRT, Kereta Bandara, dan Whoosh sebagai solusi untuk mengalihkan masyarakat dari kendaraan pribadi. 

“Tujuannya agar masyarakat beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi massal sehingga kerugian akibat kemacetan dapat ditekan,” jelasnya.

Baca juga: Mahfud MD Dukung Menkeu Purbaya: Jangan Bayar Utang Proyek Whoosh Pakai Uang Negara

Bukan Mengejar Laba

Jokowi menegaskan, transportasi publik tidak semestinya diukur dari untung-rugi finansial, melainkan dari manfaat sosial yang ditimbulkannya. 

“Prinsip dasar transportasi massal itu layanan publik, bukan mencari laba. Jadi, transportasi umum tidak diukur dari keuntungan finansial, tetapi dari keuntungan sosial,” tegas Jokowi. 

Menurutnya, manfaat sosial tersebut meliputi penurunan emisi karbon, peningkatan produktivitas, pengurangan polusi, hingga efisiensi waktu perjalanan. 

“Di situlah keuntungan sosial dari pembangunan transportasi massal. Jadi, kalau ada subsidi, itu adalah investasi, bukan kerugian seperti MRT,” ujarnya. 

Sebagai contoh, Jokowi menyinggung subsidi yang diberikan untuk MRT Jakarta. 

“MRT Jakarta mendapat subsidi dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sekitar Rp 400 miliar per tahun untuk rute Lebak Bulus–Bundaran HI,” jelasnya. 

“Jika seluruh jalur MRT selesai dibangun, diperkirakan subsidi bisa mencapai Rp 4,5 triliun per tahun,” tambahnya.